Demokrat: Ali Mochtar Ini Dangkal Pengetahuannya

Selasa, 19/06/2018 19:02 WIB

Jakarta - Partai Demokrat menilai staf ahli bidang komunikasi Presiden Ali Mochtar Ngabalin memiliki pengetahuan yang cukup dangkal. Hal itu terkait pernyataan yang mengungkit kebijakan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pengangkatan Jenderal TNI menjadi Pj Gubernur.

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan, pernyataan Ngabalin tidak sesuai dengan faktanya. Menurutnya, dizaman SBY semua kebijakan penuh pertimbangan, terukur dan prudent.

"Jadi apa yang disampaikan Ali Mochtar ini ngingau, menggambarkan ketidakmengertiannya dan dangkalnya pengetahuannya," kata Jansen, dalam keterangan tertulis, Selasa (19/6).

Jansen menjelaskan, penunjukan Mayjen (Purn) TNI Achmad Tanribali Lamo menjadi Pj Gubernur Sulawesi Selatan pada Januari-April 2008 dan Mayjen (Purn) TNI Setia Purwaka yang dilantik menjadi Pj Gubernur Jawa Timur pada 2008-2009 berbeda dengan Komjen M Iriawan.

Dia menambahkan, Tanri Bali sudah beralih status, dari TNI menjadi PNS dengan menjadi jadi Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Kemendagri, baru kemudian diangkat jadi Plt Gubernur. Setia Purwaka juga sebelumnya sudah beralih status jadi PNS menjadi Irjend di Kementerian Informasi dan Teknologi baru kemudian diangkat jadi Plt. Gubernur Jatim.

"Jadi berbeda dengan M. Iriawan ini," tegasnya.

Ia meminta kebijakan SBY itu tidak dijadikan yurisprudensi politik kebijakan di zaman Presiden Jokowi. "Zaman sekarang sudah copypaste namun salah prosesnya," ujarnya.

Sebelumnya, menepis tanggapan miring terhadap pelantikan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa barat, Istana Kepresidenan mengungkit pelantikan anggota TNI aktif menjadi gubernur di era Presiden SBY.

TERKINI

Kementrans Dorong Peningkatan Kualitas SDM Kawasan Transmigrasi di NTT Dolar Tembus Rp18.000, Kaum Menengah ke Bawah Siap-Siap Hadapi Ini! Berbagai Keutamaan Bulan Muharram dan Amalan yang Dianjurkan WHO Desak Negara Cabut Larangan Pembatasan Perjalanan Akibat WHO