Kamis, 07/06/2018 08:20 WIB
Jakarta - Parlemen Irak, Dewan Perwakilan, pada Rabu setuju untuk secara manual menghitung surat suara di tengah tuduhan penipuan dalam pemilihan parlemen bulan Mei. Namun hal itu dinilai dapat memicu kericuhan di negara tersebut.
Sebelumnya, Perdana Menteri Haider al-Abadi mengatakan ada pelanggaran belum pernah terjadi sebelumnya. Dewan membuang kepemimpinan komisi pemilihan dan memutuskan untuk membatalkan suara dari Irak di luar negeri.
Koalisi Sairoon yang dipimpin oleh pemimpin Syiah Muqtada al-Sadr memenangkan pemilihan 12 Mei dengan 54 kursi dari 328.
Aliansi Abadi menempati posisi ketiga dengan 42 kursi. Perdana menteri mengatakan dia menerima hasil pemilihan sampai dia membaca laporan dari pejabat antikorupsi.
Menteri Luar Negeri Iran Meremehkan Tetapi Tetap Selidiki Serangan Pesawat Tak Berawak
Pertamina Tidak Bergantung dengan BBM dari Timur Tengah
Israel Putuskan akan Membalas, Militer Iran Menyatakan Siap Hadapi Setiap Serangan
"Komite itu telah mengungkapkan hal-hal yang berbahaya, jujur. Ya mungkin ada beberapa pelanggaran oleh kandidat, tetapi komisi pemilihan menanggung bagian terbesar dari tanggung jawab," katanya.
Pemilihan May adalah pertama kalinya suara Irak dihitung secara elektronik dan bukan oleh tangan. Komisi awalnya menolak untuk secara manual menghitung surat suara, tetapi suara Dewan Perwakilan memaksa untuk dilakukan.
Mohammed Abu Kallal, yang bekerja untuk bergabung dengan koalisi al-Sadr, memperingatkan potensi kekerasan jika penghitungan ulang tidak selesai pada akhir masa legislatif.
"Kami khawatir keputusan ini akan mengarah ke kekosongan konstitusi di negara ini jika hasilnya tidak muncul sebelum 30 Juni," katanya.
"Kami khawatir keputusan ini akan mempengaruhi stabilitas Irak. Kami khawatir bahwa situasi keamanan akan kacau. Kami tidak akan mentoleransi tragedi baru."
Keyword : Irak Pemiliu Timur Tengah