Tarif Baru Impor Barang AS Matikan Ratusan Ribu Pekerjaan

Kamis, 31/05/2018 07:55 WIB

Jakarta - Sebuah studi dari perusahaan konsultan kebijakan perdagangan menyebutkan bahwa usulan tarif baru Amerika Serikat untuk kendaraan impor dan suku cadang dapat mematikan 157.000 pekerjaan.

Sebuah pernyataan kebijakan enam halaman oleh Trade Partnership Worldwide, sebuah perusahaan konsultan perdagangan dan ekonomi yang berbasis di Washington, mengatakan tarif industri otomotif yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump pada akhirnya akan membahayakan pekerja Amerika.

Tarif untuk mobil dan komponen impor, menurut laporan itu, akan berdampak positif terhadap sejumlah kecil pekerja di sektor manufaktur mobil AS - tetapi akan menyebabkan tiga pekerjaan hilang di sektor lain untuk setiap pekerjaan yang diperoleh.

Sementara pekerjaan industri otomotif akan meningkat sekitar 93.000 pekerjaan, namun 250.000 lainnya di sektor lain akan dihapuskan, sehingga hal itu bakal mengancam 157.000 pekerjaan bagi perekonomian AS.

"Jika mendukung pekerjaan dan memperkuat ekonomi adalah motivasi untuk mengajukan alasan keamanan nasional demi menerapkan perlindungan, tarif tersebut akan memiliki dampak berlawanan dari yang dimaksudkan," laporan itu menyimpulkan.

Dikatakan juga bahwa tarif akan menyebabkan produk domestik bruto AS turun sebesar 0,1 persen dan akan menambah $ 6.400 ke harga kendaraan buatan luar negeri senilai $ 30.000.

Administrasi Trump telah mengumumkan tarif 25 persen pada impor China, pajak atas baja dan aluminium Eropa serta menuntut untuk merundingkan kembali Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara dengan Kanada dan Meksiko sebelum pemilihan paruh waktu pada November mendatang.

Batas waktu 1 Juni ditetapkan untuk memutuskan apakah akan memberikan negara-negara Uni Eropa pengecualian dari tarif.

TERKINI
Berbeda dengan Berkeley, UCLA Tangani Protes Mahasiswa Pro-Palestina dengan Panggil Polisi Parlemen Vietnam Dukung Pengunduran Diri Ketua di Tengah Upaya anti-Suap Protes Kampus Jadi Tantangan Kampanye Terpilihnya Kembali Biden dan Partai Demokrat Korea Selatan Tingkatkan Kewaspadaan Diplomatik dengan Alasan Ancaman Korea Utara