Rabu, 23/05/2018 14:30 WIB
Jakarta - Aljazair, Mesir dan Tunisia sepakat untuk mendukung pelaksanaan peta jalan PBB di Libya, sementara mendesak pihak-pihak yang bertikai Libya untuk membuat konsesi lebih lanjut untuk mengakhiri krisis sejak 2011.
Kesepakatan itu dicapai selama pertemuan di ibukota Aljazair pada Senin malam antara Menteri Luar Negeri Aljazair Abdelkader Messahel, mitra Mesir-nya Sameh Shoukry dan mitra Tunisia Khemaies Jhinaoui, atas perkembangan politik dan keamanan baru-baru ini di Libya.
Deklarasi Aljazair, yang dikeluarkan setelah pertemuan tripartit, menyoroti kebutuhan untuk menciptakan kondisi yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Rencana Aksi yang disajikan oleh utusan PBB untuk Libya Ghassan Salame.
Dewan Keamanan PBB juga membahas krisis Libya, di mana Salame mempresentasikan pengarahan tentang kemajuan pelaksanaan roadmap PBB untuk membawa kembali perdamaian ke negara Afrika Utara tersebut.
Kunjungan Wamenlu Libya, Fadel Muhammad: Libya Sudah Aman, Buka Kembali Program Beasiswa
Hari Ini Dewan Keamanan PBB Gelar Pemungutan Suara soal Keanggotaan Palestina di PBB
Beberapa Bulan Lagi, Hampir 55 Juta Orang Terancam Kelaparan di Afrika Barat dan Tengah
Libya sedang mempersiapkan beberapa surat suara penting, termasuk referendum mengenai konstitusi baru dan pemilihan parlemen dan presiden yang diperkirakan pada akhir tahun ini.
Ketiga menteri luar negeri itu juga mendesak partai-partai berperang Libya untuk mengatasi kebuntuan politik saat ini dengan cara mempertahankan persatuan, kedaulatan, dan integritas teritorial Libya.
"Partai-partai Libya harus memikul tanggung jawab mereka dan melanjutkan keterlibatan mereka dengan itikad baik dengan membangun konsensus luas yang akan membuka jalan bagi rekonsiliasi nasional yang komprehensif," kata deklarasi itu.
Ini memperingatkan bahwa penundaan dalam penyelesaian krisis akan membawa eskalasi lebih lanjut, memperluas konflik internal dan menyebarkan kekerasan dan terorisme.
Dalam pidato pembukaannya, Menteri Luar Negeri Aljazair Abdelkader Messahel menyatakan keyakinan negaranya tentang penyatuan lembaga-lembaga Libya, termasuk pembentukan tentara yang kuat dan layanan keamanan.
Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry menekankan perlunya mengakhiri penderitaan panjang rakyat Libya dengan memberikan mereka semua dukungan untuk perdamaian, stabilitas dan kemakmuran yang berkelanjutan.
Menteri Luar Negeri Tunisia Khemaies Jhinaoui menyoroti pentingnya menghindari kesalahan masa lalu dalam mendorong proses perdamaian di Libya.
Ini adalah pertemuan tingkat menteri keempat di Libya. Tiga menteri luar negeri telah memegang yang pertama di Aljazair pada bulan Juni 2017, yang kedua di Kairo pada bulan November, dan yang ketiga di Tunis pada bulan Desember.
Ketiga menteri sepakat untuk mengadakan pertemuan kelima di Kairo tanpa memberikan tanggal. Pertemuan-pertemuan ini merupakan bagian dari konsultasi periodik antara ketiga negara untuk membantu negara tetangga Libya mengakhiri perang sipil selama satu dasawarsa.
Sejak jatuhnya rezim mantan pemimpin Muammar Gaddafi pada tahun 2011, kelompok-kelompok teroris telah merajalela di Libya karena kurangnya pasukan militer dan layanan keamanan terpadu.