Viva Yoga: Stok Beras Surplus, Tak Perlu Impor

Senin, 21/05/2018 18:18 WIB

Jakarta - Petani di beberapa daerah mengalami panen raya, salah satunya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Hasil dari panen petani rata-rata mengalami kenaikan sekitar 10 persen. Perinciannya dari 5,5 ton per hektar pada tahun lalu menjadi 6,1 ton per hektar pada tahun ini. Namun anehnya, pemerintah justru mengimpor beras.

Menanggapi kebijakan yang absurd ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mempertanyakan langkah pemerintah. Dia mengkritisi pemerintah yang kembali melakukan impor beras 500 ribu ton. Padahal, menurut Viva, selama ini Kementerian Pertanian menyampaikan stok beras surplus.

“Bahkan komoditas beras premium dan jagung diklaim telah diekspor. Jika beras surplus, mengapa pemerintah impor beras 500 ribu ton lagi?” kata Viva seolah bertanya, dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Jumat (18/5/2018).

Kritikan tersebut didasari oleh importasi kedua sepanjang tahun ini, bertepatan masa panen di beberapa daerah masih berlangsung. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, pemerintah akan kembali membuka keran impor beras 500 ribu ton. Dengan begitu, total impor beras tahun ini mencapai satu juta ton. Impor beras pertama sebesar 500 ribu ton dilakukan pada Januari 2018.

Viva pun mempertanyakan alasan pemerintah mengimpor lagi 500 ribu ton beras. Menurutnya keputusan impor ini tak sinkron dengan pengakuan Kementan yang menyatakan beras surplus. Kejanggalan lain adalah cadangan beras pemerintah (CBP) minus 27 ribu ton. Padahal pemerintah mengklaim stok beras surplus.

Menurut politisi PAN itu, impor beras oleh pemerintah di tengah panen raya saat ini, mengakibatkan harga gabah petani terus mengalami penurunan. Untuk gabah kering giling (GKG), harganya kini Rp4.400 per kg. Padahal, saat awal panen, harga GKG masih Rp4.800 per kg.

TERKINI

Rukun Haji yang Tidak Boleh Dilewatkan, Apa Saja? Selain Kartini, Berikut Deretan Pahlawan Nasional Perempuan Indonesia Tak Mau Buru-buru, DPR Prioritaskan Kualitas Revisi UU Pemilu Kajati Jabar: Pelabuhan Patimban Harus Beri Manfaat pada Masyarakat