Minggu, 20/05/2018 13:30 WIB
Jakarta - Menanggapi 200 ustadz atau penceramah versi Pemerintah, Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan hal yang demikian menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat.
"Sebelum dibuat daftar ustad seharusnya ada sosialisasi buat mereka," ujar Mahyudin saat berada di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (19/5).
Mahyudin mengakui memang kita membutuhkan ustad yang diyakini bisa menimbulkan rasa aman untuk bangsa dan negara. "Ustad-ustad itu benar-benar saja namun yang kita khawatirkan ada penyusupan yang mengatasnamakan ustad," paparnya.
Untuk itu Mahyudin menegaskan kembali sebelum dibuat daftar 200 ustadz sebaiknya Kementerian Agama (Kemenag) membicarakan hal demikian dengan mereka. Agar tak menimbulkan pro dan kontra.
Penerbitan Visa Jemaah Haji Indonesia Capai 92 Persen
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan 12 Mei
Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal Digelar Tertutup
Ketika ditanya wartawan mengenai pemberantasan terorisme dengan melibatkan Koopssusgab, Mahyudin mengatakan, "saya berbeda dalam masalah ini. Saya merasa pasukan gabungan belum diperlukan."
Mahyudin mengatakan pasukan gabungan diperlukan bila teroris sudah menyatakan atau melakukan perang terbuka dan Densus 88 Polisi sudah kewalahan.
"Saya kira itu baru diperlukan pasukan gabungan," ungkapnya.
Dirinya melihat selama ini Densus 88 masih sanggup menangani terorisme. "Buktinya setelah ada kejadian bom, para teroris bisa ditangkapi," paparnya. Dari sinilah dirinya melihat tidak ada unsur kewalahan dari institusi kepolisian.
Bagi Mahyudin yang paling penting adalah diperkuatnya unsur intelijen. "Agar kita tak kecolongan," tegasnya.