Minggu, 29/04/2018 16:33 WIB
Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait beredarnya rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir. Dikabarkan rekaman yang beredar itu membahas soal dugaan ‘bagi-bagi jatah’.
Kata Hasto, Presiden Joko Widodo sejak awal pembentukan kabinet kerja telah mengingatkan agar para `pembantunya` tidak mencampuradukkan antara urusan keluarga dengan negara. Jika benar pembicaraan atas rekaman tersebut, kata Hasto, itu merupakan pelanggaran perintah Presiden Jokowi. Terlebih dalam rekaman percakapan yang bertajuk ‘Membuka Topeng Rini Soemarno’ itu, nama kakak Rini, Ari Soemarno sempat disinggung beberapa kali.
"Saya ingat apa yang dikatakan Pak Jokowi ketika menyiapkan pembentukan menteri, dia bilang seluruh menteri harus kerja keras mengutamakan kepentingan negara. Sudah seharusnya perintah itu dipatuhi. Ketika di rekaman disebutkan nama keluarga beliau (Rini) tentu saja bagi kami ini tidak sesuai perintah pak presiden," kata Hasto, di Jakarta, Minggu (29/4/2018).
Hasto percaya diri alias `pede` rekaman percakapan tersebut tidak akan mempengaruhi elektabilitas Presiden Jokowi. Seharusnya, kata Hasto, Rini dapat memegang teguh perintah presiden Jokowi yang melarang menteri kabinet mencampuradukkan masalah negara dengan urusan keluarga.
Hasto PDIP: Syarat Calon Kepala Daerah Taat Konstitusi dan Jujur
Hasto klaim Megawati-Ganjar rutin bertemu
Puan Hadiri Bukber TKN, Ini Komentar Sekjen PDIP
Namun, Hasto tak menjawab secara lugas saat singgung soal langkah hukum atas rekaman tersebut. Hasto justru mempersilakan kepada pihak-pihak yang dirugikan untuk menempuh langkah hukum.
"Ya kita negara hukum. Semua pihak yang merasa dirugikan proses hukum, itu merupakan lngkah hukum yang berkeadilan. Tapi sekali lagi, yang kami lihat adalah ketika keluarga campur tangan dalam urusan negara itu tidak bisa dibenarkan," tandas Hasto.
Pihak Kementerian BUMN sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa percakapan itu bukan soal bagi-bagi jatah, melainkan diskusi tentang penyediaan energi yang melibatkan Pertamina dan PLN. Rini dan Sofyan dalam diskusi itu diklaim hanya memastikan investasi tersebut berguna maksimal bagi PLN dan negara.