Rabu, 11/04/2018 15:32 WIB
Makassar – Mewujudkan pembangunan tanpa ada seorang pun yang tertinggal atau ‘no one left behind’ menjadi tren pembangunan global saat ini. Prinsip ini, berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia atau menggunakan pendekatan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam pembangunan.
Untuk menerapkannya di Indonesia, pemerintah pusat maupun daerah hendaknya tidak hanya berputar dalam tataran identifikasi masalah, namun perlu penerapan strategi solutif berupa kebijakan dan program yang sensitif gender atau disebut dengan Pengarusutamaan gender (PUG).
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Agustina Erni menyebutkan, data Bappenas tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk satu dari tiga negara ASEAN dengan Indeks Kesenjangan Gender yang tinggi, meskipun telah melaksanakan berbagai program kesetaraan gender.
Penyebabnya, isu pengarusutamaan gender belum menjadi topik penting seperti halnya topik pembangunan lain sehingga kerap terabaikan.
Kerangka Kerja Komite Olimpiade soal Transgender Dinilai Bertentangan dengan Sains
Angkatan Laut India Jalankan Operasi anti Pembajakan, 35 Perompak Somalia Ditangkap
Pemerataan Pendidikan Harus Menjadi Perhatian Serius
Pemahaman tentang kesetaraan gender di semua kalangan masih rendah, baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah. Pada banyak daerah, pengarusutamaan gender belum terintegrasi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Bahkan belum semua pengambil kebijakan di Pemerintah Daerah paham tentang pentingnya PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam pembangunan daerah,” ujar Deputi Kesetaraan Gender, Agustina Erni dalam diskusi panel hari kedua pelaksanaan Rakortek Percepatan Pelaksanaan PUG (10/4), di Kota Makassar.
Pernyataan tersebut pun dibenarkan pula oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone, Andi Abu Bakar, selaku salah satu pemateri dalam diskusi panel Rakortek Percepatan Pelaksanaan PUG.
Menurut Abu Bakar, kendala dan hambatan dalam menjalankan pengarusutamaan gender tentu saja ada. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan mencari solusi sehinga kendala dapat dijadikan kekuatan. Salah satunya dengan kerja bersama dan dukungan semua pihak dalam pemerintahan daerah akan mempercepat pembangunan berbasis gender di wilayah masing-masing.
Pihaknya mengajak pemerintah daerah lain, miliki komitmen seperti yang dimiliki Kab. Bone dalam menjalankan pengarusutamaan gender. Buat strategi sebagai komitmen, gandeng OPD dan SKPD lain. Pemda Kab. Bone sadar persis, bahwa jika sumberdaya hanya diberikan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menyukseskan semua program PUG, pasti mengalami kendala yang sangat berat.
"Namun, kalau terjalin sinergitas dengan seluruh perangkat daerah saya kira tidak ada lagi masalah. Bukankah kita sepakat dengan pepatah berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Maka, sebarkan itu di dalam aplikasi kegiatan kegiatan di dalam menyukseskan program kita” ujar Andi.
Keyword : Kesenjangan Gender Lifestyle