Pemerintah Polewali Mandar Diminta Perhatikan Nasib Damkar

Rabu, 11/04/2018 06:33 WIB

Polewali - Pemerintah Polewali Mandar (Polman) dinilai abai terhadap terhadap keselamatan dan perhatian terhadap Pemadam Kebakaran (Damkar).

Dari kondisi kendaraan yang tidak layak pakai, jaminan kesehatan, upah hingga perlengkapan keamanan belum memenuhi standar keselamatan. Padahal Damkar memiliki berpengaruh besar terhadap keselamatan jiwa.

Begitu disampaikan salah satu mantan (eks) petugas Damkar Polman, Burhan kepada jurnas.com, Rabu (11/3). Ia menyebut kendaraan mobil pemadam kebakaran sudah tak layak pakai. Belum lagi perlengkapan keselamatan yang jauh dari kata layak.

"Mobil sudah tidak layak pakai. Mobil itu sudah keluar masuk bengkel. Biasanya dua kali seminggu. Mobilnya sudah tidak tahan panas. Terkadang juga hanya satu atau dua mobil bisa beroperasi dari lima mobil yang ada," terangnya.

Bukan hanya mobil yang tak layak pakai, kurangnya menyediakan keselamatan saat menjalangkan tugas, seperti safety anti panas, anti api, persedian oksigen, dan pelayanan kesehatan saat dilokasi, juga menjadi ancaman bagi para petugas.

Kejadian 2017 silam cukup jadi bukti. Seorang personil pemadan kebakaran asal Wonomuliyo tewas saat bertugas. Nahas, bukannya pemerintah memberikan perhatiaan, justru pemperingati para petugas untuk lebih profesional.

"Mobil dinas untuk kepala dinas dimana mana mewah! Tapi mobil dinas untuk keperluan menolong rakyat hanya mobil tua yang hampir punah!," tegasnya.

"Kami meminta pemerintah agar  memberikan perhatian penuh kepada layanan tersebut. Baik dari keselamatan, jaminan kesehatan hingga upah yang sesuai. Sebab taruhannyanya nyawa bisa melayang kapan pun," sambugnya.

Seperti diketahui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo meminta kepada seluruh jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota, serta Pemerintah Daerah memperhatikan tingkat kesejahteraan petugas Damkar di wilahnya masing-masing.

Ia mengatakan, Mendagri punya kewenangan dalam mengevaluasi setiap perencanaan anggaran yang dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD. Damkar seperti diketahui memiliki peranan penting, sehingga harus mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah setempat.

"Tugas mulia pemadam kebakaran ini saya kira harus mendapatkan perhatian yang layak, baik yang menyangkut BPJS, Kartu Pintar, Kartu sehat. Saya kira Mendagri punya kewenangan untuk evaluasi perencanaan anggaran dari Pemerintah Daerah dan DPRD," kata  di Lapangan Merdeka Ambon, Kamis (1/3).

TERKINI

Gunung Semeru Erupsi Disertai Awan Panas pada Hari Ini Hizbullah: Gencatan Senjata Tidak Bisa Sepihak, Janji Balas Serangan Israel Parlemen Klaim Kemenangan Iran, Sebut Gencatan Senjata Strategi Insiden Delay Bagasi Parah di Bandara KLIA, Menteri Panggil Pengelola