Selasa, 20/02/2018 17:36 WIB
Jakarta - Proses kaderisasi partai politik dinilai tidak berjalan dengan baik. Hal itu mengemuka seiring banyaknya calon kepala daerah baik di tingkat provinsi, kota atau kabupaten yang bukan berasal dari kader internal alias kader `cabutan`.
"Proses kaderisasi partai politik tidak berjalan dengan baik. Lihat saja para calon Gubernur atau Bupati atau Wali Kota yang banyak dihiasi ‘kader cabutan’ dan ujuk-ujuk jadi calon pemimpin," ungkap Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief saat dikonfirmasi, Selasa (20/2/2018).
KPK Segera Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih Sebagai Tersangka
Dewas KPK: Nurul Ghufron Minta Pegawai Kementan Dimutasi ke Malang
KPK Panggil Vice President PT Taspen Terkait Korupsi Investasi Fiktif
Empat kepala daerah itu yakni, Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko; Bupati Ngada, Marianus Sae; Bupati Subang, Imas Aryumningsih; serta Bupati Lampung Tengah, Mustafa.
Sedangkan calon yang berasal dari unsur selain penyelenggara negara menerima bantuan dana dari para pengusaha dengan janji akan mengembalikannya dalam bentuk mempermudah proyek atau perizinan terhadap pengusaha jika nantinya terpilih. Keyword : Kasus Korupsi KPK Kader Parpol