Jum'at, 02/02/2018 14:19 WIB
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk mengaudit dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Hal itu menyikapi gizi buruk dan campak yang mengakibatkan ratusan warga Asmat di Papua meninggal dunia.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, dana yang menggunakan APBN yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat wajib untuk dilakukan audit oleh BPK selaku lembaga negara yang berhak.
Anggota DPR Minta KKP Ciptakan Teknologi Budidaya Ikan
DPR Minta Pemerintah Tak Terburu buru Ekspor Listrik ke Singapura
Ketua DPR Soroti Pentingnya Ekosistem Pendidikan Demi Terciptanya SDM Unggul
Keyword : Gizi Buruk Papua DPR Dana Otsus Papua