Sabtu, 06/01/2018 18:49 WIB
Riyadah - Pemerintah Arab Saudi menjerujibesikan 11 pangeran karena melakukan demonstrasi menentang langkah-langkah penghematan yang sedang digalakkan kerajaan tersebut.
Menurut situs berita Saudi Sabq, para pengunjuk rasa itu berkumpul di kawasan Istana Bersejarah di ibukota Riyadh, Sabtu (6/1) menentang keputusan pemerintah untuk menunda pembayaran tagihan listrik mereka. Setelah ditangkap, mereka dilaporkan dikirim ke penjara Ha`ir, sebuah fasilitas keamanan maksimum di selatan Riyadh.
Arab Saudi baru-baru ini menerapkan sebuah rakit reformasi ekonomi, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan penghentian pembayaran air dan listrik untuk anggota keluarga kerajaan.
Pada Sabtu (6/1), Raja Salman memberikan tunjangan kepada setiap pegawai yaitu 1.000 riyal atau sekitar Rp3,6 juta perbulan pada tahun depan, sementara personil militer yang bertugas di Yaman akan diberi tunjangan sekitar 5.000 riyal atau Rp18 juta
DPR Dukung Strategi Mitigasi Kemenag Wujudkan Haji Ramah Lansia di 2024
RI-Saudi Cek Kesiapan Layanan Fast Track di Surabaya dan Solo
Anggota DPR: Perlu Ada Perubahan Regulasi untuk Akomodir Umrah Backpacker
Siswa akan mendapatkan tunjangan sebesar 10 persen untuk tahun depan, sementara pensiunan dan penerima jaminan sosial akan mendapatkan gaji bulanan sebesar 500 riyal atau sekitar Rp1,8 juta
Diversifikasi ekonomi:
Tingkat pengangguran di Arab Saudi melampaui 12 persen tahun lalu karena ekonomi bergulat dengan dampak dari rendahnya harga minyak.Putra Mahkota Mohammed Bin Salman telah mempelopori upaya untuk melakukan diversifikasi ekonomi bergantung pada minyak negara tersebut.
PPN, yang berlaku mulai 1 Januari lalu untuk berbagai komoditas, termasuk makanan, pakaian, hiburan, elektronik, dan tagihan telepon, air dan listrik.
Pengenaannya merupakan bagian dari ukuran wilayah yang disepakati oleh enam negara anggota Dewan Kerjasama Teluk di Riyadh pada tahun 2016. Dana Moneter Internasional memperkirakan akan menaikkan tambahan pendapatan 1,5 sampai 3 persen dari produk domestik bruto non-minyak, tergantung di negara ini.
Menurut keputusan Sabtu (6/1), pemerintah Saudi akan menyerap biaya pajak untuk warga yang membeli layanan kesehatan swasta dan pendidikan, dan untuk pembeli properti pertama kali senilai 850.000 riyal atau sekitar Rp3 miliar.
Keyword : Arab Saudi Alwaleed Mohammed bin Salman