Jum'at, 22/12/2017 14:24 WIB
Yangon - Kelompok pro hak asasi manusia (HAM) mengecam perlakukan pemerintah Myanmar terhadap kebebasan pers. Setidaknya, selama 20 bulan memimpin, Aung San Suu Kyi telah menahan 29 wartawan, dan sebagian besar di antaranya sudah dibebaskan.
Kondisi ini, kata Pemimpin Redaksi dan Pendiri Majalah Frontier Sonny Swe, telah menimbulkan ketakutan di kalangan para kuli tinta. `Garis batas tak terlihat` yang dimiliki pemerintah, menjadi bahan kekhawatiran awak media ketika meliput kekerasan di Negara Bagian Rakhine.
"Terlalu banyak risiko yang dibebankan kepada para jurnalis," kata Sonny dikutip dari Reuters.
"Saya merasa kami tidak sedang bergerak maju, melainkan kembali pada masa perjuangan atas kebebasan pers serta berorasi di depan publik," sambungnya.
Bertepatan Hari Pers Internasional, 57 Pemimpin Redaksi Deklarasi ICEC
Ketua MPR Ajak Seluruh Elemen Bangsa Perkuat Persatuan Indonesia
Tak Lagi Muda, Celine Dion Merasa Cantik Jadi Cover Vogue di Usia 55 Tahun
Sementara Direktur Jenderal Kementerian Penerangan Myanmar Kyaw Soe menegaskan, tidak ada pembatasan kebebasan pers di negara tersebut. Khusus kasus yang menimpa dua jurnalis Reuters, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers.
"Tentu ada sudut pandang yang berbeda, berdasarkan di mana Anda melihatnya. Kebebasan pers tetap ada, selama Anda mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku," ujar Kyaw.