Minggu, 10/12/2017 22:01 WIB
Jakarta - Tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari HAM sedunia. Pelanggaran HAM yang dilakukan negara masih terjadi di beberapa daerah di Tanah Air, tapi sudah jauh berkurang dibanding masa Orde Baru. Yang menjadi rapor merah adalah penuntasan pelanggaran HAM berat massa lalu yang belum ada satupun selesai, seperti ; Kasus `65, Kasus Munir, Kasus 27 Juli, Kasus Semanggi, Kasus Penculikan Aktivis.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning melihat, Justru kekerasan dari kelompok masyarakat kepada kelompok yang lain meningkat tajam saat ini. Ujaran kebencian yang bersifat Sara mendominasi percakapan di media sosial.
“Bahkan, saat ini menjadi cara politik baru, dan menghasilkan gerakan politik baru dengan isu Sara. Tidak saja menciptakan potensi diinstregrasi bangsa, tetapi telah merampas hak sipil dan politik masyarakat tertentu, karena disertai tindak diskriminasi, perkusi, dan tindak kekerasan,” kata Ribka.
Menurut dia, Hak asasi manusia saat ini juga mengenal hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob), termasuk hak untuk sehat. Kondisinya masih perlu dibenahi. Salah satunya jumlah dokter umum dan spesialis masih kurang dan terpusat di Jawa. Saudara-saudara kita di daerah terpencil belum bisa merasakan dengan layak hak untuk sehat ini.
Tiongkok Bakal Jadi Tuan Rumah Perundingan Persatuan Palestina Hamas dan Fatah
Postecoglou Akui Spurs Sempat Panik Ditinggal Kane
Kanker Raja Charles Memburuk, Sandi `Operasi Jembatan Menai` Kini Ditinjau
“Walau sudah ada program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) melalui melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017, tetapi Indonesia kekurangan 1.921 dokter spesialis empat dasar dan anestesi di seluruh rumah sakit mulai di perbatasan sampai milik perusahaan BUMN,”jelasnya.
Yang ironis, lanjut Ribka, baru-baru ini sebanyak 17 dari 24 dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat, mengundurkan diri. Baik sebagai dokter di rumah sakit milik pemerintah setempat maupun sebagai aparatur sipil negara (ASN).
“Terlepas siapa yang salah, apakah para dokter atau pimpinan manajemen RSUD tersebut, tetapi kejadian ini yang dirugikan pasien. Rumah sakit pemerintah tersebut akan mengalami hambatan dalam melayani masyarakat,”tutur Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PDI Perjuangan ini.
Karena itu, dia mendesak agar Kementerian dan Pemerintah Daerah bisa menyelesaikan kasus tersebut. Mendesak kepada pemerintah untuk meningkatkan kontribusinya dalam mendorong peningkatan jumlah dokter spesialis dan umum, baik melalui beasiswa dan program yang lainnya. Semua ini agar hak masyarakat dibidang ekonomi, sosial, budaya, khususnya hak untuk sehat dapat terpenuhi.
Keyword : Ribka Tjiptaning kesehatan HAM