Kamis, 07/12/2017 12:21 WIB
Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengecam keras kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem. Karena itu, Zulkifli menegaskan Indonesia berkewajiban turun tangan atas persoalan tersebut, dengan merujuk pada amanat konstitusi Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Kita mengecam keras Trump. Ini kewajiban kita, kewajiban konstitusi. Penjajahan itu harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” tegas Zulkifli di Jakarta, Kamis (7/12).
Menurut Zulkifli, kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Trump bukan hanya akan memperburuk situasi antara Palestina dan Israel. Namun juga akan menimbulkan permasalahan lainnya, salah satunya terorisme, yang notabane timbul dari kebencian.
“Kebijakan ini akan menimbulkan terorisme baru, menimbulkan kebencian. Itulah yang menjadi sumber terjadinya bom bunuh diri, ya karena kebijakan seperti itu. Karena pasti akan ada perlawanan,” terangnya.
Pengungsi Mulai Kembali ke Lebanon Menyusul Kesepakatan Iran-AS
OKI Kutuk Pembukaan Kedutaan Somaliland di Yerusalem
PBB Desak Israel-Hizbullah Hentikan Pertempuran
Pada Rabu (6/12) waktu setempat, Trump secara eksplisit menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Buntut dari kebijakan tersebut, kedutaan besar AS rencananya akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem dalam waktu dekat.
“Israel adalah negara berdaulat, dan berhak menentukan ibu kotanya berdasarkan kedaulatan tersebut,” ujar Trump dikutip dari Sky.