Rabu, 06/12/2017 14:53 WIB
Jakarta - Indonesia sebagai negara kepulauan dan masyarakat yang majemuk cukup berpotensi terjadinya konflik komunal berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Hal itu disampaikan calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuan bersama Komisi I DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/12).
"Dengan konstruksi Indonesia sebagai negara kepulauan dan masyarakat yang majemuk, potensi separatisme serta konflik komunal berbasis suku, agama, ras termasuk antargolongan akan selalu ada," kata Hadi.
Selain ancaman keamanan pertahanan, kata Hadi, ancaman konflik berbasis SARA cukup berpotensi merongrong pemerintahan yang sah. Namun, hal itu akan bisa diatasi jika dikelola dengan baik.
Panglima TNI Janji Tindak Tegas OPM
Ketua MPR Dukung Panglima TNI Tetapkan Penyebutan OPM
Panglima TNI Janji Tindak Tegas OPM
"Jika kondisi ini tidak dikelola secara bijaksana, bukan tidak mungkin konflik komunal tersebut akan meningkat menjadi konflik vertikal berbentuk rongrongan terhadap legitimasi pemerintahan yang sah atau pemberontakan," tegasnya.
Hadi menegaskan, TNI memiliki tanggung jawab untuk menjaga terhadap adanya ancaman pertahanan dan keamanan negara. Dimana, TNI memiliki tugas pokok dan fungsi, yakni penangkal setiap bentuk ancaman, fungsi penindak, serta fungsi pemulih yang dapat beroperasi bersama instansi pemerintah lainnya untuk memulihkan kondisi keamanan negara.
"Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, perlu saya tegaskan bahwa kesemuanya semata kehendak rakyat melalui koridor konstitusi dan kaidah kaidah demokrasi yang berlaku," tegasnya.
Keyword : Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto