Kamis, 23/11/2017 17:37 WIB
Mataram – Presiden RI Joko Widodo menanti hasil rekomendasi yang lahir dari rahim Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU). Rekomendasi tersebut, kata Jokowi dapat menjadi masukan terhadap langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah.
“Jadi Pak Kyai, kami mohon nantinya di Munas dan Konbes NU ini bisa dibahas dan disampaikan ke pada kami, rekomendasi-rekomendasi terutama yang berhubungan dengan pemerintah, sehingga bisa kami tindak lanjuti,” ujar Presiden Jokowi di hadapan kyai, ulama, tokoh, para menteri, dan nahdlyyin yang memenuhi Islamic Center Masjid Hubbul Wathon, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/11).
Terkait rekomendasi, Jokowi mengharapkan ada masukan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, dalam mengatasi paham radikalisme dan intoleransi yang ada di Indonesia.
“Terutama berkaitan dengan gerakan radikalisme dan intoleran, apa yang harus dilakukan pemerintah, karena saya kira sekarang pegangan kita sudah kuat, ada undang-undangnya, ada Perppu-nya, jadi kalau memutuskan itu, sudah ada payung hukumnya yang jelas,” lanjutnya.
Jokowi Kemungkinan Pindah dari PDIP, Relawan: Tunggu Saja
May Day 2024, Jokowi: Kita Teruskan Semangat Juang Buruh
Presiden Jokowi down saat Gol Timnas dianulir wasit
Jokowi juga menanti rekomendasi NU di bidang ekonomi umat dan distribusi aset. Khusus kebijakan distribusi aset, menurutnya, sudah berjalan selama empat bulan terakhir. Hanya saja pemerintah masih terlalu berhati-hati. Dia khawatir lahan tersebut bukannya dimanfaatkan oleh rakyat, tapi akhirnya jatuh lagi ke tangan swasta.
“Kami belum yakin skema yang kami jalankan ini betul dan tepat. Target kami bukan saja hanya membagikan ribuan lahan, tapi jutaan. Jangan sampai setelah konsesi ini, malah dijual ke itu-itu lagi. Makanya kami berhati-hati sekali,” ungkap presiden.