Aburizal Bakrie Dicecar Persoalan E-KTP

Kamis, 16/11/2017 16:41 WIB

Jakarta - Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik KPK saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Ayah Nirwan Dermawan Bakrie yang akrab disapa Ical ini,  ditelisik mengenai persoalan pengadaan e-KTP yang berujung rasuah.

"Dan gimana apa mengetahui tentang e-KTP," kata Ical di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Hal itu disampaikan Ical usai diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang menjerat Ketua DPR, Setya Novanto sebagai tersangka. Sayangnya, pria berkacamata ini tak menerangkan lebih lanjut mengenai hal tersebut.‎

Saat proyek e-KTP bergulir, Ical menjabat sebagai Ketum Partai Golkar, dan Novanto menjabat Ketua Fraksi sekaligus Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar. Ical pun tak menampik juga ditelisik mengenai tugas dan tanggung jawab Ketum partai berlambang pohon beringin itu.

Namun, Ical lagi-lagi tak merinci lebih lanjut mengenai hal itu.‎ "Tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab Ketum Partai Golkar (Setya Novanto), organisasi partai," tandas Ical.

Nama Ical sendiri sempat muncul dalam sidang perkara korupsi e-KTP. Nama Ical muncul lantaran disebut oleh Ade Komaruddin alias Akom. Akom saat itu menjadi saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto.

Dalam kesaksiannya, Akom mengaku sempat mendatangi Ical yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar untuk menegur Novanto yang saat itu menjabat Bendahara Umum Partai Golkar dan juga Ketua Fraksi Golkar di DPR.

Akom meminta Ical untuk menegur Novanto agar tidak terlibat dalam korupsi e-KTP. Akom mengaku meminta hal tersebut kepada Ical lantaran mendengar dari berbagai media mengenai dugaan keterlibatan Novanto dalam proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.‎

TERKINI
Berbeda dengan Berkeley, UCLA Tangani Protes Mahasiswa Pro-Palestina dengan Panggil Polisi Parlemen Vietnam Dukung Pengunduran Diri Ketua di Tengah Upaya anti-Suap Protes Kampus Jadi Tantangan Kampanye Terpilihnya Kembali Biden dan Partai Demokrat Korea Selatan Tingkatkan Kewaspadaan Diplomatik dengan Alasan Ancaman Korea Utara