DPR Minta Pemerintah Segera Implementasi UU PPMI

Kamis, 26/10/2017 14:35 WIB

Jakarta - Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) resmi disahkan untuk menggantikan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Timwas TKI Fahri Hamzah mengatakan, ada perbedaan signifikan pada UU PPMI dengan UU sebelumnya. Dimana, UU baru ini memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja migran.

"Mulai pra penempatan, saat penempatan hingga saat kepulangan dan berbaur dengan tempat asalnya. Ini juga menggeser cara pandang negara kepada pekerja migran, dari produk atau komoditas menjadi aset negara," kata Fahri, melaui pesan singkatnya, Jakarta, Kamis (26/10).

Menurutnya, agar amanat UU PPMI tercapai, salah satu implikasinya adalah negara harus menerapkan atase khusus tenaga kerja di kedutaan besar Indonesia dimana TKI berada.

UU PPMI, lanjut Fahri, juga memperluas cakupan perlindungan terhadap keluarga pekerja migran, anak buah kapal dan pekerja migran perikanan, dimana sebelumnya pekerja migran tersebut tak tersentuh perlindungan oleh negara.

UU PPMI yang baru disahkan ini bisa jadi belum memuaskan semua pemangku kepentingan, namun diharapkan mampu memperbaiki hajat hidup pahlawan devisa lebih maksimal. "Regulasi telah dibuat, sekarang tinggal implementasi dari pemerintah. DPR siap mengawal bersama rakyat dan pekerja migran," tutup Fahri.

TERKINI

Alasan Burung Garuda Dipilih Sebagai Lambang Negara Indonesia Tebang 30 Pohon di Hutan Lindung Lampung, Dua Pembalak Liar Diamankan Kilas Balik Lahirnya Pancasila dan Sejarah Sidang BPUPKI 1945 Prabowo: Pancasila Harus jadi Landasan Utama Pembangunan Ekonomi Nasional