Perppu Ormas, Golkar Minta Pemerintah Harus Sensitif

Rabu, 11/10/2017 11:15 WIB

Jakarta - Partai Golkar meminta agar pemerintah lebih sensitif terkait peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas radikal yang diterbitkan Presiden Jokowi.
‎
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar TB Ace mengatakan, pemerintah harus lebih sensitif dalam menyikapi polemik tentang Perppu Ormas yang saat ini berkembang di masyarakat.

"Perppu ini sedang menjadi sorotan publik tentunya pemerintah harus punya sensitifitas yang tinggi terhadap persoalan yang terkait dengan Perppu Ormas ini. Sebab bagaimanapun Perppu Ormas ini kan dilihat oleh masyarakat," kata Ace, dalam sebuah diskusi bertajuk "Babak Akhir Pembahasan Perppu Ormas?", di Gedung DPR, Jakarya, Selasa (10/10).

Hal itu menangapi ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly yang ditugaskan Presiden Jokowi dalam pembahasan Perppu‎ Ormas saat rapat dengan Komisi II DPR pekan yang lalu.

"Sekalipun begitu tentunya karena sudah ada wakil dari pemerintah yaitu Menkominfo saudara Rudi Antara kita menerima tanpa mengurangi yang disampaikan oleh Menkominfo itu," terangnya.

TERKINI

Trump Tangguhkan Sementara Operasi Pemindahan Kapal di Selat Hormuz Pejabat Senior Iran Mengejek Pimpinan AS, Ingatkan Peristiwa Tabas Komisi IX Peringatkan Mitigasi Dini Hadapi Ancaman El Nino Jerman Sebut Siap Bantu Buka Kembali Selat Hormuz