Rabu, 13/09/2017 17:09 WIB
Jakarta - Surat DPR terkait permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap penegakkan hukum.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, surat tersebut di luar dari kewajaran. Sebab, Sekjen dan pimpinan DPR telah melakukan tindakan di luar dari kewenangannya.
Legislator Golkar Hormati Sikap Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
Golkar Hormati Putusan PHPU MK: Mari Kembali Merajut Persatuan
Legislator Yakin Fundamental Ekonomi Indonesia Tangguh Hadapi Gejolak Geopolitik
Keyword : Setya Novanto Tersangka Golkar Kasus e-KTP