Sabtu, 02/09/2017 00:14 WIB
Jakarta - Pemerintahan Presiden Jokowi didesak untuk ikut mengambil peran terkait pembantaian militer Myanmar terhadap warga muslim Rohingya. Sebab, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan tentara Myanmar tidak bisa ditoerir.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah diplomatik untuk menekan Myanmar.
Myanmar Beri Amnesti untuk 4.335 Tahanan, Termasuk Suu Kyi
PBB: 2025 Tahun Paling Mematikan bagi Pengungsi Rohingya di Laut
Baleg DPR Kaji Usulan Dana Otsus Aceh 2,5 Persen dari DAU
Keyword : Rohingya Myanmar DPR Kejahatan Kemanusiaan