Rabu, 23/08/2017 16:37 WIB
Jakarta - Anggota komisi VII DPR fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih memastikan pemerintah belum mengumumkan hasil negosiasi sejumlah kesepakatannya dengan PT Freeport. Menurutnya, pihaknya belum bisa merespons hingga ada titik terang kesepakatan kedua pihak.
Eni menjelaskan fokus negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport mengacu pada penawaran perubahan kerjasama dari sistem Kontrak Karya ke Ijin Usaha Pertambangan Khusus. Dalam kesepakatan tersebut, terdapat syarat utama yang ditekankan kepada pihak perusahaan.
"Termasuk investasi saham 51%, juga membangun smelter," ujar Eni di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/8/2017).
Eni mengatakan, negosiasi pemerintah dengan Freeport dijadualkan menghasilkan kesepakatan pada hari ini. Tetapi, Eni mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah belum sanggup mengumumkannya hasilnya pada hari ini.
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
Legislator PKS: Pemerintah Jangan Mau Didikte Mafia Migas
Legislator Sebut Produksi Pupuk Terhambat Karena Kesulitan Bahan Baku Gas
"Sebenarnya hari ini. Tapi katanya mundur," ucapnya.
Eni mengaku penasaran, berharap segera ada kepastian kompromi antara pemerintah dengan Freeport. Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan menilai setelah nantinya mendapat paparan langsung dari pihak Kementerian ESDM sebagai perwakilan utama pemerintah dalam proses negosiasi dengan PT Freeport.
"Mungkin kita tanyakan nanti dalam raker kemenESDM yang sejelas jelasnya," ucapnya.
Keyword : Komisi VII Eni Maulani Saragih Freeport