Rabu, 23/08/2017 13:50 WIB
Jakarta - DPR sedang mengajukan pembangunan kantor baru beserta fasilitas pendukung lainnya. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang diajukan mencapai Rp 5,7 triliun pada Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja (RAPBN) 2017 ini.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mempertanyakan kengototan DPR mendapat fasilitas kantor baru. Menurutnya, keinginan DPR tersebut membelakangi hati nurani terhadap rakyat yang diwakilinya.
"Sebuah konsekuensi logis sikap anggota DPR tidak lagi berfikir dengan akal sehat (commen sense) dan matinya hati nurani," ujar Pangi di Jakarta, Rabu (23/8/2017).
Pria yang biasa dipanggil Ipang tersebut berharap DPR batalkan tuntutannya ajukan fasilitas gedung kantor baru. Ia menyarankan agar para wakil rakyat itu bercermin ke arah Istana Negara kantor kepresidenan yang gedungnya tetap berdiri dengan format lama.
Sahroni Minta Polisi Gandeng PPATK Bongkar Aktor Utama Penipuan Pinjol
DPR Harap Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran
Sahroni Apresiasi Polda Metro Ungkap Mayat dalam Koper: Hukum Maksimal Pelaku
"Presiden saja sebagai kepala negara tidak pernah membuat wacana apalagi sampai meminta gedung atau istana baru walaupun seperti diketahui bahwa usia Istana Negara sudah sangat tua, sedangkan DPR hampir setiap tahun merengek meminta gedung baru dengan berbagai alasan dan lagu lama kaset usang. Padahal usia gedung DPR lebih muda dibandingkan usia Istana Negara," ungkapnya.
Bertolak dari itu, Ipang mengkritik DPR yang cenderung bermental serba mewah. Disatu sisi, ia menilai, DPR dibebani dengan berbagai persepsi miring akibat perilaku oknum didalamnya.
"Berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GCB) selama Juli 2015 sampai Januari 2017, menempatkan legislatif sebagai lembaga paling korup, setidaknya selama tiga tahun terakhir," jelasnya.
"Hal ini bisa disebabkan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif di daerah (DPRD) dan pusat (DPR RI)," imbuhnya.
Ipang menambahkan kinerja DPR gagal menunjukkan prestasi tugas pokok dan fungsinya.
"Lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi utamanya (legislasi, anggaran, pengawasan) maupun kinerja pemberantasan korupsi di internalnya tidak maksimal," terangnya.
Keyword : Pengamat Politik Pangi Sarwi Chaniago DPR