Asri Anas Tantang Presiden Lihat Ruangan Kerja DPR dan DPD
Selasa, 15/08/2017 16:34 WIB
Jakarta – Penambahan perkantoran pada kompleks parlemen untuk DPR dan DPD, memang sudah sepantasnya dilakukan penataannya. Karena kondisinya sudah tidak lagi menunjang kenyamanan bekerja. Jadi masalah ini bukan hanya sekedar untuk kenyamanan wakil rakyat dan senator, tapi untuk seluruh staf yang bekerja.
“Kalau perlu saja mengajak Presiden Joko Widodo sesekali melihat kondisi ruangan kerja anggota
DPR dan
DPD, supaya dia mengetahui persis keadaannya, “ ujar
Asri Anas, anggota
DPD asal Sulawesi.
Bayangkan saja, ujar Asri yang juga Pimpinan Banggar MPR, ruang kerja anggota
DPR dan
DPD hanya berukuran 3x3 meter. Wartawan dan juga masyarakat yang pernah berkunjung, pasti tahu suasananya. Jadi, katanya lagi, jangan selalu menuntut banyak dari anggota dewan tapi tidak dipikirkan serius suasana kerja yang tidak bagus.
“Saya berani katakan bahwa ruang kerja anggota
DPR dan
DPD lebih kecil dan lebih jelek dari ruang kerja anggota
DPRD banten, Jakarta dan propinsi lainnya. Apalagi dari aspek keamanan, rasanya kompleks parlemen Indonesia paling tidak aman di dunia,” ujar
Asri Anas.
Menurutnya, seharusnya sudah 4 tahun terakhir ini ada keingin dilakukan pembenahan serius kompleks parlemen. Dan harusnya juga, sudah dilaksanakan
DPR dan Pemerintah. “Jangan maju mundur, maju mundur hanya karena takut kritikan,” ujar
Asri Anas.
Asri menambahkan, hanya di Indonesia saja
DPD RI yang kantornya pinjam ke Sekjen MPR RI. Bahkan kalau ingin sidang paripurna,
DPD RI harus pinjam dulu ke MPR. “Saya berharap pemerintah bijak membantu. Ruangan eselon 2 atau 3 di kementerian lebih luas dan mewah dibandingkann anggota
DPR dan
DPD,” ujarnya.
“Di
DPD dan
DPR tidak ada ruangan anggota yang punya toilet. Yang ada adalah toilet umum dipakai bersama. Bisa dicek atau dibandingkan. Saya berharap masyarakat jangan selalu melihat sisi negatif anggota parlemen. Kalau perlu bandingkan dan investigasi lapangan kondisi kantor parlemen sesungguhnya,” ujarnya.
Terkait kabar adanya apartemen,
Asri Anas mengatakan, tidak sepakat jika pembenahan kompleks parlemen dimaksudkan untuk menbangun apartemen apalagi akan dibangun swasta. “Saya harap kompleks parlemen jangan lagi ada swasta masuk, seperti wilayah Taman Ria yg pernah dikuasai swasta,” ujarnya.
TERKINI
Berbeda dengan Berkeley, UCLA Tangani Protes Mahasiswa Pro-Palestina dengan Panggil Polisi
Parlemen Vietnam Dukung Pengunduran Diri Ketua di Tengah Upaya anti-Suap
Protes Kampus Jadi Tantangan Kampanye Terpilihnya Kembali Biden dan Partai Demokrat
Korea Selatan Tingkatkan Kewaspadaan Diplomatik dengan Alasan Ancaman Korea Utara