Palangka Raya Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan

Rabu, 09/08/2017 15:07 WIB

Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah menetapkan status Siaga Darurat Bencana selama sebulan ke depan terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)

"Berdasar kondisi di lapangan dan kesepakatan tim Satgas Karhutla,  maka kita tetapkan Palangka Raya berstatus Siaga Darurat Bencana mulai 13 Agustus 12 September nanti," kata Wali Kota Palangka Raya, Dr HM Riban Satia di Palangka Raya, Rabu.

Pernyataan itu diungkapkan usai melaksanakan rapat penanggulangan karhutla yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda Palangka Raya. "Status itu tidak kaku,  tetapi fleksibel. Artinya status ini bisa berubah setiap waktu melihat kondisi dan perkembangan di lapangan," kata Riban.

Dia juga meminta seluruh pihak yang masuk dalam Tim Satgas Karhutla Palangka Raya serta para Kepala Dinas dan Badan di kota setempat membuat langkah strategis guna menunjang antisipasi dan penanganan Karhutla.

"Termasuk menyiapkan anggaran dan program antisipasi dan penanganan Karhutla,  sehingga musibah kabut asap pada 2015 lalu tidak terulang," katanya dilansir Ant.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio mengatakan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun seharusnya menjadi pengalaman yang berharga. "Sehingga seharusnya setiap tahun kita semakin siap melakukan antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan," kata Mofit.

Namun di sisi lain, kesiapan antisipasi dan penanganan Karhutla belum maksimal yang ditunjukkan dengan sejumlah peralatan pemadam yang kondisinya tidak lengkap. "Saya melihat ada alat pemadam ini yang tinggal pompa airnya, sebagian lainnya tinggal selang, motor roda tiga tidak bisa difungsikan bahkan rodanya sudah tidak lengkap," katanya.

TERKINI

Ilmuwan Ingatkan Tikus Mulai Kebal Racun, Ancaman bagi Kesehatan-Lingkungan Serangan Israel Batalkan Perundingan Damai AS-Iran di Swiss Gempa Ubah Dasar Laut Jadi Garis Pantai Baru di Filipina Komisi I: Perdamaian AS - Iran Potensi Perkuat Ekonomi Indonesia