Rabu, 09/08/2017 14:30 WIB
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, pengelolaan dana desa tidak hanya direformasi birokrasi agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan tiga lembaga yang mengurusi, malah diselewengkan, karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab dari hulu ke hilir.
Soal dana desa dalam UU Nomor 6/2004 mengatur bahwa Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan penyaluran Dana Desa oleh Kementerian Keuangan dan penggunaannya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik Meski Nurul Ghufron Gugat ke PTUN
KPK Berpeluang Tetapkan Keluarga SYL Tersangka TPPU
Pemerintah Sudah Kucurkan Dana Desa Rp609,68 Triliun
Keyword : Dana Desa KPK Agus Rahardjo