Kata Demokrat, Pansus Angket KPK Abaikan Suara Rakyat

Jum'at, 07/07/2017 16:27 WIB

Jakarta - Partai Demokrat menilai Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sarat kepentingan politik. Sebab, sepak terjang dan pergerakan Pansus Angket KPK semakin tidak jelas.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kritikan dan penolakan sejumlah elemen masyarakat terhadap Pansus Angket KPK seharusnya menjadi pertimbangan.

"Sepertinya telinga mereka sudah tertutup dan tidak peduli lagi dengan suara-suara masyarakat. Dengan kasat mata makin terbaca pansus angket sarat kepentingan politiknya," kata Didi, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Jumat (7/7).

Kata Didi, cara kerja Pansus Angket KPK dengan mencari-cari bukti kelemahan KPK kepada sejumlah koruptor di Lapas Sukamiskin, Kamis (6/7) kemarin justru mempertontonkan sikap yang tidak berpihak kepada rakyat.

"Bukankah koruptor ada di Lapas karena kekuatan dan keberhasilan KPK? Kerja pansus angket KPK DPR terlihat terlalu jauh ingin masuk ke ranah penegakan hukum yang sudah final dan selesai," tegasnya.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK menemui dan meminta keterangan dari sejumlah koruptor, di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/7). Apa hasilnya?

Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, dari hasil pertemuan tersebut, Pansus Angket KPK mendapat banyak informasi dari sejumlah narapidana korupsi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh KPK.

"(Koruptor) mereka mengatakan ada sejumlah hal yang menyatakan bahwa terjadi kesewenang-wenangan, ancaman, intimidasi, pelanggaran-pelanggaran hak asasi," kata Agun, usai menemui sejumlah koruptor, di Lapas Sukamiskin, Bandung, Kamis (6/7).

TERKINI

Kampus Inklusif Bukan Sekadar Regulasi, tapi Harus Segera Direalisasikan Kejagung Tetapkan PT Toba Pulp Lestari Tersangka Korupsi Miliki 145 Kamar, Bloom Hotel Bali Ungasan Target Operasi Akhir 2029 Ini Langkah TransNusa terhadap Penumpang Terdampak Abu Vulkanik