Kamis, 06/07/2017 19:25 WIB
Jakarta – Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, terlebih para pekerja di sektor-sektor rentan. Pemerintah pun berkomitmen akan terus mendorong kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang saat ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Hal ini disampaikan Plt. Dirjen Binwasnaker Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Maruli A. Hasoloan di Kantor Kemnaker, Kamis (06/07).
“Jadi selama ini kan banyak pekerja-pekerja yang formal. Nah yang rentan itu juga memerlukan kehadiran negara,” kata Maruli menjelaskan hasil pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M Hanif Dhakiri dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.
Pekerja rentan merupakan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang penghasilannya hanya cukup untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Dengan adanya berbagai keterbatasan yang ada, mereka belum cukup mampu untuk mengikuti program jaminan sosial.
KPK Selisik Aliran Uang Hasil Pemerasan K3 ke Pejabat Kemnaker
Dirut Baru BPJS Ketenagakerjaan Usung 3C untuk Perluas Perlindungan Pekerja
Dewas BPJS Baru Diharapkan Independen dan Profesional
“Mendukung (kepesertaan) pekerja rentan yang dilakukan oleh BPJS (ketenagakerjaan). Sehingga BPJS (Ketenagakerjaan) itu benar-benar care memberikan perhatian kepada tenaga kerja rentan,” kata Maruli melanjutkan.
BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah berinovasi dengan membuat Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran). Gerakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja rentan melalui donasi masyarakat umum atau korporasi dalam pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan.
“Bagaimana nanti pendanaan itu bisa di CSR-kan ataupun individu-individu untuk membantu masyarakat rentan itu,” ujarnya.
Keyword : BPJS Ketenagakerjaan Kemnaker Info ketenagakerjaan