Jum'at, 30/06/2017 18:09 WIB
Jakarta - Kantor hak asasi manusia untuk PBB mengkritik pemerintahan Presiden Nicolas Maduro, yang membatasi kekuatan jaksa agung dan meminta agar Presiden Venezuella itu menegakkan supremasi hukum serta kebebasan berkumpul di Venezuela.
Reuters melansir, pejabat Partai Sosialis yang berkuasa telah meluncurkan serangkaian serangan terhadap jaksa agung Luisa Ortega, dengan tuduhan mempromosikan kekerasan, setelah dia memiliki jabatan di pemerintahan.
"Keputusan Mahkamah Agung Venezuela pada tanggal 28 Juni, untuk memulai proses pemberhentian dari jabatasn, sampai pembekuan aset, serta melarangnya meninggalkan negara, dinilai sangat mengkhawatirkan, sebagaimana kekerasan yang juga sedang terjadi di negara ini," ujar juru bicara hak asasi manusia PBB Rupert Colville saat di Jenewa.
"Banyak laporan yang menyatakan bahwa pasukan keamanan telah menggerebek rumah-rumah, melakukan pencarian tanpa peringatan dan menangkap oran-orang, hal ini diduga memiliki maksud untuk menghalangi orang-orang agar tidak ikut serta dalam demonstrasi, serta untuk mencari para pendukung partai oposisi," tambah Rupert.
Anggota DPR: Pencabutan Status Bandara Internasional Perlu Dikaji Ulang
Pemerintah Kurangi Status Bandara Internasional jadi 17
Awal Mei Nanti Ukraina Siap Kirim Usulan Restrukturisasi Utang kepada Pemegang Obligasi
Keyword : Internasional Venezuela Nicolas Maduro