Gaji Presiden dan Wakil Presiden Tak Naik

Rabu, 28/06/2017 15:38 WIB

Jakarta - Istana Negara membantah terkait adanya informasi kenaikan gaji Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Informasi kenaikan gaji presiden dan wapres itu adalah hoax.

"Adanya kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi mendapatkan kenaikan gaji adalah tidak benar," kata Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin, melalui rilisnya, Jakarta, Rabu (28/6).

Hingga saat ini, kata Machmudin, presiden dan wapres masih menerima gaji sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

"Dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut, tercantum bahwa gaji pokok Presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. Sementara gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat selain Presiden dan Wakil Presiden," terangnya.

Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara (Ketua DPR, MA, BPK) adalah sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Dengan demikian, besarnya Gaji Pokok Presiden setiap bulannya adalah enam kali gaji tersebut, yaitu Rp 30.240.000.

"Sedangkan Gaji Pokok Wakil Presiden setiap bulannya adalah empat kali dari gaji tersebut yakni Rp 20.160.000," jelas Machmudin.

Adapun besarnya tunjangan jabatan yang diterima presiden dan wapres, lanjut Machmudin, setiap bulannya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 yaitu sebesar Rp 32.500.000 untuk Presiden dan Rp 22.000.000 untuk Wakil Presiden.

"Dengan demikian, besaran penghasilan yang diterima oleh Presiden dan Wakil Presiden tidak mengalami perubahan sejak tahun 2001," tegasnya.

TERKINI

Berbeda dengan Berkeley, UCLA Tangani Protes Mahasiswa Pro-Palestina dengan Panggil Polisi Parlemen Vietnam Dukung Pengunduran Diri Ketua di Tengah Upaya anti-Suap Protes Kampus Jadi Tantangan Kampanye Terpilihnya Kembali Biden dan Partai Demokrat Korea Selatan Tingkatkan Kewaspadaan Diplomatik dengan Alasan Ancaman Korea Utara