Selasa, 13/06/2017 15:48 WIB
Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara melaporkan hasil investigasinya terkait perpanjangan kontrak kerjasama pengelolaan dan pengoprasian pelabuhan PT Pelindo II berupa kerjasama usaha dengan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada pimpinan DPR di gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Selasa (13/6/2017). Moermahadi datang ke DPR didampingi seluruh tingkatan dari jajaran auditor BPK.
Didepan para pimpinan DPR, Moermahadi menyatakan PT Pelindo II dibawah kepemimpinan Direktur Utama RJ Lino mengindikasikan kerugian uang negara mencapai USD 306 Juta atau Rp 4,08 Triliun.
"Kami simpulkan adanya berbagai indikasi penyimpangan dalam proses perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoprasian PT JICT pada 5 Agustus 2014," ujar Moermahadi di ruang pimpinan DPR di gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Selain itu, Moermahadi mengungkapkan adanya temuan berbagai penyimpangan pada kontrak kerjasama Pelindo II dengan Hutcgison Port Holding (HPH). Menurutnya, penyimpangan teersebut patut diduga sebagai rangkaian proses yang saling berkaitan demi meloloskan perpanjangan kontrak kerjasama.
Anggota DPR Pertanyakan Efektivitas BPKH dalam Pengelolaan Dana Haji
DPR Minta BPK Audit Program Bagi-bagi Rice Cooker Gratis
KPK Telaah Laporan Dugaan Korupsi Terhadap Menteri Bahlil
Moermahadi yakin kontrak kedua perusahaan menyalahi aturan perundang-undangan terkait pengelolaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Tercapainya perpanjangan PT Pelindo II dengan Hutcgison Port Holding (HPH) dengan cara bertentangan dengan undang-undang," tambahnya.
Diketahui, ketua DPR Setya Novanto bersama ketiga wakil ketua DPR Fachri Hamzah, Fadli Zon dan Taufik Kurniawan hadir menyambu kedatangan jajaran BPK. Selain para pimpinan DPR, hadir juga ketua Pansus DPR untuk Pelindo II Rieke Diah Pitaloka.
Sementara itu, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara tiba di DPR dengan didampingi jajaran auditor dari seluruh tingkatan.
Sebelumnya DPR telah melayangkan surat nomor bernomor PW/02699/DPR RI/II/2016, meminta BPK melakukan pemeriksaan investigatif atas perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoprasian PT JICT antara PT Pelindi II dengan Hutcgison Port Holding (HPH). Surat tersebut dikirim pada tanggal pada 16 Pebuari 2016.
Keyword : BPK Moermahadi Soerja Djanegara Pelindo II