Jum'at, 06/06/2025 12:51 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pelaksanaan Job Fair harus menjadi sarana konkret untuk membuka lapangan kerja, bukan sekadar seremoni belaka tanpa menghasilkan solusi nyata bagi pencari kerja.
Demikian diutarakan Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina dalam keterangan resminya, Jumat (6/6).
Dia merespons adanya acara job fair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi di President University, Cikarang Utara, yang hanya bersifat formalitas.
Legislator Gerindra: Pengesahan UU PSDK Komitmen Negara pada Keadilan
UU PPRT Harus Jadi Solusi Keadilan Sosial bagi Pekerja Rumah Tangga
Aboe Bakar Temui Ulama Madura, Sepakat Sinergi Berantas Narkoba
Pasalnya, seorang perwakilan HRD dari salah satu perusahaan peserta Job Fair mengungkapkan bahwa keikutsertaan perusahaannya dalam acara tersebut lebih karena memenuhi kewajiban administratif daripada kebutuhan rekrutmen yang nyata.
"Acara job fair tidak boleh hanya formalitas. Banyak masyarakat yang betul-betul ingin mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari," kata Arzeti.
Oleh karena itu, Politikus PKB ini meminta pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi terkait, untuk lebih serius dalam merancang dan melaksanakan program bursa kerja.
“Kalau memang niatnya membantu masyarakat, maka harus ada mekanisme yang jelas. Jangan hanya kumpulkan perusahaan dan pencari kerja, lalu selesai tanpa evaluasi."
"Harus ada tindak lanjut, data penempatan kerja yang transparan, dan keterlibatan sektor industri secara aktif,” tegasnya.
Arzeti juga mendorong adanya inovasi dalam sistem penyaluran tenaga kerja, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri, dan pembinaan wirausaha bagi generasi muda.
“Pemerintah harus hadir secara nyata. Jangan biarkan job fair hanya jadi ajang formalitas tahunan. Kita butuh solusi konkret, sebab lapangan pekerjaan yang layak masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat,” tandasnya.