Rabu, 21/05/2025 09:39 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada sejumlah pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diduga melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dari calon Tenaga Merja Asing (TKA).
Penyidik KPK pun telah melakukan penggeledahan di Kantor Kemnaker untuk mencari bukti-bukti terkait Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) pada Selasa, 20 Mei 2025.
"Oknum Kemnaker pada Ditjen Binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja) memungut atau memaksa seseorang memberikan sesuatu (Pasal 12e UU Tipikor) dan atau menerima gratifikasi (Pasal 12 B) terhadap para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur dikutip Rabu, 21 Mei 2025.
Asep menuturkan KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, namun belum bisa menyampaikan detail identitasnya.
KPK Geledah Rumah Anak Buah Nusron Wahid di Jatim
KPK Sita Uang Ratusan Juta dari Kanwil BPN Jatim
Staf Yaqut Diminta Marwan Dasopang Atur Katering Haji dan Pungut Fee
"(Tempus kasus atau terjadinya dugaan korupsi ini) periode 2020 sampai dengan 2023," kata Asep.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.
Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kami sangat mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas di lingkungan Kemnaker," kata Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Sunardi Manampiar Sinaga.