Rabu, 23/04/2025 16:55 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa rencana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto melalui Kementerian Sosial telah melalui pertimbangan yang mendalam.
Menurut dia, rencana tersebut juga melibatkan berbagai pihak yang memang benar-benar mempertimbangkan pemberian gelar pahlawan nasional tersebut.
"Ya tentu kementerian terkait, baik itu Kemensos, Kemenko Polkam, kemudian Dewan Kehormatan dan Jasa benar-benar mempertimbangkan seluruh masukan-masukan yang ada," kata Gus Muhaimin, sapaannya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/4).
WNA Berulah di Bali, Mafirion: Jangan Tunggu Viral Baru Ditindak
Cak Imin Buka Suara soal Ketum PBNU: NU Harus Mandiri, Jangan Bergantung
Terpilih Aklamasi, Irfan Kamil kembali Pimpin Iwakum
Lebih lanjut, Ketua Umum DPP PKB ini menyerahkan sepenuhnya keputusan pemberian gelar pahlawan kepada tokoh bangsa, termasuk Soeharto, kepada pemerintah.
“Kita pasrah, kita serahkan pada mereka,” tandasnya.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku tak masalah terkait nama Soeharto yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Pasalnya, presiden terdahulu wajar mendapat penghormatan.
"Kalau berkenaan dengan usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan Presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita," kata Prasetyo.