Selasa, 04/02/2025 17:43 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri ESDM Bahlil Dahadalia dinilai telah “menampar” alias mempermalukan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan yang mengakibatkan kelangkaan liquified petroleum gas (elpiji) atau LPG 3 Kg.
Demikian disampaikan Pengamat Politik yang sekaligus Dosen Pascasarjana Universitas Syahid, Saiful Anam, kepada wartawan, Jakarta, Selasa (4/2). Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan Bahlil bertentangan dengan keinginan Prabowo.
“Terkait kebijakan LPG 3 Kg jelas Bahlil Permalukan Presiden Prabowo di hadapan masyarakat seluruh Indonesia. Prabowo itu sangat mengerti dan paham apa yang diinginkan oleh rakyat, sehingga insting politiknya mengerti betul terkait kebijakan yang pro rakyat atau tidak,” kata Saiful.
Sehingga, kata Saiful, jika ada kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat, maka Prabowo langsung bertindak. Ia menegaskan, kebijakan Bahlil terkait gas LPG 3 Kg tersebut sangat keliru dan Tan sepengetahuan Presiden Prabowo.
Legislator PDIP Dorong Satu Data Indonesia untuk Pangkas Izin Investasi
Prabowo Ungkap Bakal Ada Uang Rampasan Rp49 Triliun Bulan Depan
Satgas PKH Serahkan Rp10,27 Triliun dan 2,3 Juta Hektare Lahan ke Negara
“Kebijakan LPG 3 Kg saya yakin Bahlil keliru menganalisa dan menterjemahkan kebijakan Prabowo di lingkungan kementeriannya. Saya kira jelas itu merupakan kebijakan yang salah, dan tidak mungkin berasal dari Prabowo, maka sudah benar prabowo mengkoreksi kebijakan tersebut,” tegasnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil Lahadalia mengaktifkan kembali para pengecer untuk menjual LPG 3 Kg.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto soal polemik kebijakan pelarangan pengecer menjual gas 3 Kg yang mengakibatkan kepanikan masyarakat.
"Setelah komunikasi dengan presiden, presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2).