Rabu, 09/09/2026 17:27 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI memberikan perhatian serius terhadap konflik agraria yang telah berlangsung selama 25 tahun di Sungai Bungur, Provinsi Jambi.
Parlemen berencana turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus mencari solusi atas sengketa lahan yang hingga kini belum menemukan penyelesaian.
Wakil Ketua BAM DPR RI yang juga Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP Dapil Jawa Barat, Adian Napitupulu, menegaskan DPR tidak akan tinggal diam melihat persoalan agraria yang berlarut-larut dan berdampak terhadap masyarakat.
Legislator Desak BPK Audit Proyek Badan Informasi Geospasial
Imigrasi Bandung Harus Jadi Benteng Pencegah TPPO di Jawa Barat
Karhutla Makin Masif, Legislator Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Khusus
“Kasus ini sudah berjalan seperempat abad tanpa penyelesaian yang berpihak pada keadilan rakyat. Lahan seluas 1.500 hektare yang seharusnya diperuntukkan bagi program land reform untuk kesejahteraan masyarakat, negara harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusannya terhadap rakyat,” kata Adian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).
Adian menyoroti dugaan tumpang tindih penguasaan lahan land reform seluas sekitar 1.500 hektare oleh perusahaan kelapa sawit swasta di wilayah tersebut.
Menurutnya, persoalan tersebut harus segera mendapatkan kepastian agar hak masyarakat yang selama ini terdampak tidak terus terkatung-katung.
BAM DPR RI, lanjut dia, berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat Sungai Bungur. Untuk itu, kunjungan langsung ke Jambi akan dilakukan guna memperoleh gambaran faktual mengenai persoalan yang terjadi di lapangan.
“BAM DPR RI berkomitmen untuk mengawal aspirasi ini dan kami dijadwalkan akan segera turun langsung ke Jambi untuk melakukan investigasi dan mediasi di lapangan,” tegas Panggah Susanto.
Kunjungan kerja spesifik tersebut nantinya akan difokuskan pada pengumpulan data dan fakta di lapangan. BAM juga akan meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait, termasuk manajemen perusahaan sawit, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta perwakilan masyarakat.
Data tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi BAM DPR RI dalam merumuskan langkah penyelesaian yang konkret.
Lahan land reform merupakan tanah objek reforma agraria yang dialokasikan negara untuk diredistribusikan kepada petani gurem maupun masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya pemerataan penguasaan tanah dan peningkatan kesejahteraan.
Namun, sengketa yang tak kunjung selesai di Sungai Bungur membuat persoalan hak atas tanah masyarakat berlangsung hingga puluhan tahun.
Warga Sungai Bungur yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama BAM DPR RI berharap tindak lanjut parlemen dapat menghasilkan penyelesaian permanen.
Zuhardiman mengapresiasi langkah BAM DPR RI yang menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan berencana turun langsung ke Jambi.
“Kami bersyukur Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) menindaklanjuti aduan masyarakat dan berharap solusi permanen atas kondisi ini,” kata Zuhardiman.
BAM DPR RI berharap kunjungan ke Jambi dapat membuka jalan bagi penyelesaian konflik agraria Sungai Bungur yang telah berlangsung selama seperempat abad.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu mengurai kebuntuan hukum dan administrasi sekaligus memberikan kepastian terhadap masyarakat yang selama ini terdampak konflik lahan.