Senin, 07/09/2026 23:02 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti permasalahan alih fungsi lahan pasca kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah di Indonesia. Belakangan, sempat viral cuplikan sebuah video yang memperlihatkan sejumlah sawit bermunculan di lahan bekas karhutla.
Prabowo pun meminta Polri melakukan penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti terlibat karhutla, termasuk yang diduga membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Ia meminta identitas korporasi yang diduga terlibat ditelusuri dan dilaporkan kepadanya.
"Saya tertarik juga ya itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi. Tapi tolong diselidiki terus dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya," ujar Prabowo.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat terbatas perkembangan penanganan bencana alam melalui konferensi video yang digelar di Jakarta, Senin (7/9).
Kementerian LH Gencarkan OMC Tangani Karhutla di Kalbar dan Kalteng
Wamen LH Puji Praktik Baik Kolaborasi Penanganan Karhutla di Jambi
Malaysia Tetapkan Darurat di Sarawak Akibat Kabut Asap dari Kalimantan
Dalam kesempatan itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan Polri telah menetapkan 138 tersangka dalam penanganan karhutla dari 200 laporan polisi yang diterima. Sebanyak 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan 19 lainnya karena kelalaian.
Selain itu, Polri sedang memproses hukum delapan korporasi. Kepolisian juga mendalami 18 perusahaan yang dikenai sanksi pembekuan izin dan 42 perusahaan yang izinnya dicabut untuk mengetahui kemungkinan adanya unsur pidana.
Prabowo meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mendalami dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla.
"Kalau perlu kita segera cabut semuanya itu semua izin-izinnya kita cabut HGU-nya dan sebagainya. Ini sudah sudah kelewatan dan juga saya saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa," tuturnya.
Presiden juga menekankan pentingnya mengusut kepemilikan korporasi yang diduga terlibat agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Prabowo mengatakan pemerintah terus memperkuat penanganan berbagai bencana, termasuk banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera, gempa di Nusa Tenggara Timur, karhutla, serta erupsi gunung berapi.
Khusus penanganan karhutla, Prabowo meminta pemerintah memperkuat perencanaan dengan mengutamakan mitigasi dan pencegahan, bukan hanya bertindak setelah kebakaran terjadi.
"Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan kita gunakan prinsip, lebih baik lebih daripada kurang," demikian Prabowo.
Ia meminta pemerintah memperbanyak sarana penanganan karhutla, termasuk helikopter, pompa air, kendaraan pemadam kebakaran, dan peralatan lain yang dibutuhkan agar kesiapsiagaan dapat ditingkatkan sebelum kebakaran terjadi. (Ant)