Kamis, 03/09/2026 13:17 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengecam keras aksi demonstrasi yang digelar di Kantor Pusat PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) pada Rabu, 2 September 2026.
Ketua KTNA, Abdul Gani menduga aksi tersebut ditunggangi oknum tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Riau untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
"Kami sangat menyayangkan apabila nama dan kepentingan masyarakat justru diduga digunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok," kaya Abdul dalam keterangannya, Kamis, 3 September 2026.
Dia mengatakan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Namun, kata Abdul, aksi tersebut menjadi persoalan apabila dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga dibayar dan tidak benar-benar merepresentasikan masyarakat.
“Apalagi oknum ini sudah jelas terkait dengan premanisme yang mengatasnamakan masyarakat Riau," ucapnya.
KTNA menyayangkan apabila nama masyarakat Riau digunakan sebagai tameng. Mereka meminta agar tidak ada lagi pihak yang mengatasnamakan masyarakat Riau untuk kepentingan tertentu.
“Stop mengatasnamakan masyarakat Riau untuk kepentingan segelintir oknum. Kami tidak rela nama masyarakat dijual, diperalat, atau dijadikan tameng untuk kepentingan pihak tertentu,” tegasnya.
Selain itu, KTNA juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penggunaan massa bayaran dan praktik premanisme dalam aksi tersebut.
"Apabila benar terdapat pihak-pihak yang menggunakan preman atau massa bayaran untuk menekan dan menguasai pengelolaan APN, kami meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat.” ucapnya.
Di sisi lain, KTNA menyatakan dukungan kepada Direktur Kepatuhan dan Keberlanjutan Agrinas Palma Nusantara karena telah berupaya menjaga kepatuhan, memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta mencari penyelesaian atas persoalan di lapangan.
“Jangan biarkan masyarakat Riau dijadikan alat oleh oknum dan mafia kepentingan. Yang benar-benar memperjuangkan masyarakat harus dilindungi, sementara pihak yang terbukti memperalat masyarakat harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.
KTNA juga meminta Presiden turun tangan memastikan pengelolaan lahan tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok tani.
“Kami mohon kepada Bapak Presiden untuk menepati janjinya mengutamakan kesejahteraan masyarakat kelompok tani. Tolong Bapak Presiden berantas secara tegas premanisme dan oknum-oknum yang terlibat korupsi penguasaan lahan secara ilegal yang merugikan negara ini,” pungkasnya.
KTNA menegaskan masyarakat Riau tidak boleh dijadikan komoditas dalam kepentingan perebutan pengelolaan lahan. Mereka berharap Agrinas Palma Nusantara tetap diarahkan untuk kepentingan negara dan masyarakat.