Senin, 31/08/2026 19:59 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta peningkatan anggaran Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah pada 2027 diikuti dengan target dan indikator kinerja yang terukur.
Sugiat menilai besarnya dukungan anggaran harus berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah menyampaikan berbagai capaian pembangunan secara objektif, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat.
Hal itu disampaikan Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8).
Komisi III Perjuangkan Tambahan Anggaran MA dan KY di APBN 2027
Komisi I Ungkap Anggaran Kemhan 2027 Tembus Rp189 Triliun
Legislator PDIP: Desil Semestinya Tak Jadi Tolak Ukur PIP dan KIP Kuliah
Dalam rapat tersebut, Sugiat menyoroti peningkatan signifikan usulan anggaran Bakom Pemerintah dibandingkan anggaran pada 2026 yang berada di kisaran Rp22 miliar. Ia pada prinsipnya menyetujui kenaikan anggaran tersebut, namun meminta penggunaannya dapat dievaluasi berdasarkan capaian yang jelas.
“Prinsipnya kita setuju, tapi saya ingin memberi catatan supaya nanti ada evaluasi yang terukur bagaimana Bakom Pemerintah ini setelah diberi anggaran yang sangat besar itu berhasil dalam kinerjanya secara objektif,” ujar Sugiat.
Menurutnya, penguatan anggaran Bakom Pemerintah harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
Sugiat menilai masih terdapat kesenjangan antara sejumlah indikator kuantitatif perekonomian dengan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.
Ia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurutnya berada di atas 5 persen, sementara pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan sekitar 3 persen. Selain itu, konsumsi masyarakat sebagai salah satu komponen pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat masih terjaga.
Di sisi lain, Sugiat menyoroti realisasi investasi Indonesia pada 2026 yang telah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun dan turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.
Namun, berbagai capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya tersampaikan dalam persepsi masyarakat.
“Ini menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik,” katanya.
Karena itu, Sugiat meminta Bakom Pemerintah mampu menyampaikan informasi yang objektif, berimbang, dan berbasis data di tengah derasnya arus informasi di ruang publik.
Menurutnya, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan capaian. Bakom juga harus mampu memberikan gambaran utuh mengenai kebijakan, hasil yang telah dicapai, serta tantangan pembangunan yang masih dihadapi pemerintah.
Sugiat juga meminta besarnya anggaran Bakom Pemerintah pada 2027 memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas. Tingkat penerimaan publik, kata dia, dapat menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi pemerintah, meski tetap harus dibaca bersama indikator kinerja lainnya.
“Kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti kan gagal Bakom Pemerintah,” tegas Sugiat.
Lebih lanjut, Sugiat menyoroti usulan anggaran Bakom Pemerintah sebesar Rp1,9 triliun yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen serta penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Ia berharap besarnya anggaran tersebut benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
“Kalau kerja pemerintah itu sangat baik, approval rating yang rendah, itu yang salah adalah Bakom Pemerintah yang tidak bekerja secara maksimal,” pungkas Politikus Gerindra itu.