Sabtu, 22/08/2026 08:33 WIB
Damaskus, Jurnas.com - Pemerintah Suriah mengajukan permohonan resmi untuk bergabung dengan Kemitraan Internasional Melawan Impunitas Penggunaan Senjata Kimia (International Partnership Against Impunity for the Use of Chemical Weapons). Pengajuan ini disampaikan dalam peringatan mengenang insiden serangan senjata kimia pada 2013 silam di pinggiran Kota Damaskus.
Dalam pernyataan bersama dengan Prancis, Suriah mengumumkan upayanya untuk bergabung dengan kemitraan yang beranggotakan puluhan negara tersebut, sebagaimana dikutip dari Arab News pada Sabtu (22/8).
Aliansi ini pertama kali diprakarsai oleh Paris pada Januari 2018, sehari setelah muncul laporan serangan senjata kimia di wilayah yang saat itu dikuasai kelompok penentang mantan penguasa Bashar Assad.
Pemerintah Prancis menyambut baik langkah tersebut dan menilainya sebagai bukti nyata dari komitmen Suriah untuk memperkuat akuntabilitas dan keadilan serta melawan impunitas, setelah perang saudara yang berlangsung lebih dari satu dekade.
Suriah Tangkap Dua Tersangka Pembantaian Warga Homs Era Assad
Suriah Tangkap Otak di Balik Senjata Kimia era Bashar Assad
PBB: Israel Sengaja Targetkan Anak-anak
Pada Agustus 2013, tentara Suriah di bawah kepemimpinan Assad dituduh menggunakan senjata kimia untuk menyerang wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok oposisi. Menurut intelijen AS dan kelompok hak asasi manusia, lebih dari 1.400 orang tewas akibat serangan tersebut.
Di tengah puncak perang saudara saat itu, pemerintah Assad membantah keterlibatannya, namun akhirnya setuju untuk menyerahkan seluruh persenjataan kimianya guna menghindari serangan militer dari Amerika Serikat.
Assad bertahan di tampuk kekuasaan selama lebih dari satu dekade sebelum akhirnya digulingkan pada tahun 2024 oleh kelompok oposisi yang dipimpin kelompok Islamis di bawah pimpinan Presiden Ahmed Al-Sharaa.
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya menyimpulkan adanya bukti kuat penggunaan gas sarin dalam serangan di Suriah pada 2013. Rekaman video dan kesaksian para penyintas serta tenaga medis yang memperlihatkan puluhan korban tewas dan kejang-kejang memicu kecaman keras dari berbagai belahan dunia.
Di bawah tekanan Rusia dan AS saat itu, Suriah setuju untuk bergabung dengan Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), serta menyerahkan cadangan bahan kimianya guna menghindari potensi serangan udara Washington dan sekutunya. Meski demikian, OPCW kemudian tetap menemukan bukti keterlibatan pasukan Assad dalam sejumlah serangan kimia susulan selama perang saudara.
Menandai 13 tahun sejak tragedi tersebut, Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Al-Shaibani menyebut insiden itu sebagai salah satu babak paling menyakitkan dalam sejarah Suriah.
"Mulai besok, Republik Arab Suriah memulai fase baru dalam menangani warisan senjata-senjata ini. Kami telah memulai prosedur teknis dan logistik yang diperlukan untuk pemusnahannya, bekerja sama dengan mitra internasional kami," tegas Al-Shaibani. Dia berjanji akan mengusut pihak-pihak yang terlibat.
Beberapa perwira militer Suriah yang terkait dengan serangan kimia tersebut telah ditangkap sejak jatuhnya rezim Assad. Bulan lalu, OPCW resmi memulihkan hak pilih Suriah setelah sempat dicabut lima tahun lalu.