Jum'at, 21/08/2026 17:26 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A Razak meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah titik di Kalimantan.
Pemerintah diminta memastikan kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Hanan menilai penanganan karhutla membutuhkan langkah terintegrasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat.
Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Pelindungan Masyarakat di Kalimantan
Komisi X Inventarisasi Sekolah dan Tenaga Pendidik Terdampak Gempa NTT
Anggota DPR Dorong Reformasi Tata Kelola Guru Nasional
“Kolaborasi dengan masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan-perusahaan yang punya alat pemadam api ringan (APAR) perlu dikoordinasikan dan diikutsertakan dalam mengatasi karhutla,” kata Hanan di Jakarta, Kamis (21/8).
Menurut legislator Fraksi Partai Golkar itu, pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi untuk menghadapi dampak El Nino yang berpotensi meningkatkan kekeringan dan risiko terjadinya karhutla.
Untuk itu, pemerintah dinilai perlu segera menghimpun data secara menyeluruh mengenai wilayah rawan kebakaran, ketersediaan sumber air, hingga potensi dampak yang ditimbulkan.
“Jangan sampai koordinasi antarkementerian dan lembaga hanya berhenti pada rapat atau pembentukan posko. Harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan,” tegasnya.
Hanan mengatakan penguatan pencegahan, kesiapan personel dan peralatan, pengelolaan lahan gambut, pemantauan titik panas (hotspot), serta respons cepat harus menjadi prioritas dalam menghadapi ancaman karhutla.
Ia mengingatkan, kondisi sejumlah wilayah di Kalimantan menunjukkan ancaman karhutla tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika tidak segera ditangani secara terkoordinasi, kebakaran berpotensi meluas dan berdampak terhadap kesehatan maupun aktivitas masyarakat.
Kondisi udara di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, misalnya, dilaporkan memburuk drastis. Indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) terpantau mencapai 487 dan masuk kategori berbahaya.
Pekatnya asap akibat karhutla juga berdampak terhadap jarak pandang. Visibilitas di sejumlah wilayah dilaporkan hanya sekitar 1,4 kilometer.
Sementara itu, tingginya aktivitas karhutla di Kalimantan Tengah turut tercermin dari banyaknya titik panas yang terdeteksi. Data yang ada mencatat sebanyak 1.795 titik panas berada di wilayah tersebut.
Hanan menekankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, dunia usaha serta masyarakat harus diperkuat untuk menekan risiko karhutla.
Dengan potensi kemarau yang lebih kering dan ancaman El Nino, dia berharap seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan serta memastikan penanganan karhutla dilakukan secara cepat dan terukur.
“Yang paling penting adalah pencegahan dan respons cepat. Jangan menunggu kebakaran membesar baru bergerak,” pungkasnya.