Kamis, 13/08/2026 21:42 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah agar melibatkan pakar pendidikan dalam rencana pembaruan buku pelajaran nasional.
Menurut Lalu, pembaruan buku pelajaran tidak boleh hanya menyangkut tampilan fisik, tetapi juga harus menyentuh materi, isi, dan kualitas konten yang disajikan kepada peserta didik.
“Buku yang akan diubah ini tidak hanya tampilan fisik. Materi, isi, kontennya juga tentu harus diubah. Libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan,” kata Lalu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8).
Rieke PDIP: Putusan MK soal Penghinaan Presiden Harus Jaga Martabat
Tiga Skema Pembayaran PPPK Disiapkan, Legislator: Harus Berjalan
Komisi III DPR Setujui 14 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA
Lalu mengatakan Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan pada prinsipnya mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Namun, dia menekankan proses pembaruan buku harus dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan.
Dia juga mendorong pemerintah melakukan uji publik sebelum buku-buku baru tersebut disebarluaskan ke sekolah-sekolah.
“Uji publik ini penting agar tidak muncul isu, tidak muncul opini hanya dikerjakan oleh kelompok tertentu saja untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.
Selain memastikan kualitas materi, Lalu meminta pemerintah menjamin buku pelajaran yang diperbarui dapat diakses seluruh siswa secara gratis.
Dia mengingatkan agar program pembaruan buku pelajaran nasional tidak justru menjadi ladang bisnis baru.
“Harapan kami dengan adanya perubahan buku mata pelajaran ini, ini tidak menjadi ladang bisnis baru. Ini harus gratis diberikan kepada siswa-siswi kita tidak hanya di kota saja, tetapi di seluruh pelosok negeri,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah tengah mematangkan langkah pembaruan buku ajar nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pendidikan dan sumber daya manusia.
Teddy menjelaskan evaluasi tersebut bermula dari temuan Presiden Prabowo saat meninjau langsung buku-buku pelajaran di sejumlah sekolah.
Presiden menemukan sejumlah persoalan, mulai dari kualitas bahan buku yang mudah rusak hingga ukuran tulisan yang dinilai terlalu kecil bagi siswa sekolah dasar.
“Saat mengecek buku pelajaran, itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, sehingga anak-anak SD, khususnya, bacanya sangat dekat,” kata Teddy di Jakarta, Jumat (7/8)
Atas temuan tersebut, Presiden Prabowo kemudian menginstruksikan evaluasi terhadap buku pelajaran yang digunakan mulai dari jenjang SD hingga SMA.
Pemerintah juga melakukan perbandingan dengan buku ajar dari sejumlah negara tetangga sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas buku pelajaran nasional.