Rabu, 12/08/2026 18:43 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna meminta pemerintah mengubah pendekatan dalam menangani persoalan pengangguran lulusan perguruan tinggi.
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) memang berpotensi menciptakan lapangan kerja, namun tidak tepat jika dijadikan solusi generik untuk menampung para sarjana.
Ateng mengatakan, persoalan ketenagakerjaan Indonesia saat ini bukan semata-mata mengenai jumlah orang yang belum bekerja. Pemerintah, kata dia, harus memastikan adanya keterhubungan antara pendidikan, kompetensi, pekerjaan, produktivitas, hingga penghasilan.
Hakim Harus Berani Tolak Semua Tekanan Internal maupun Eksternal
Legislator PKS Desak Proses Hukum Promosi Miras Pakai Hafalan Al-Quran
DPR Dorong Pemerintah Perluas Akses SNI bagi UMKM
“Masalah kita bukan sekadar berapa orang mendapat pekerjaan, tetapi apakah pendidikan, kompetensi, pekerjaan, produktivitas, dan penghasilannya saling terhubung,” ujar Ateng dalam keterangan resminya, Rabu (12/8).
Dia menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Mei 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 4,65 persen atau sekitar 7,22 juta hingga 7,24 juta orang.
Namun, di balik penurunan angka pengangguran tersebut, masih terdapat persoalan struktural berupa tingginya jumlah pengangguran dari kelompok berpendidikan tinggi.
Menurutnya, jumlah pengangguran lulusan pendidikan tinggi, mulai Diploma 4 hingga S3, mencapai sekitar 1,03 juta orang atau sekitar 14,31 persen dari total penganggur nasional.
“Angka ini menunjukkan pasar kerja masih menghadapi kesenjangan antara pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi dengan ketersediaan pekerjaan formal yang membutuhkan keterampilan tinggi,” katanya.
Ateng menegaskan, kritik tersebut bukan ditujukan terhadap program MBG maupun Kopdes Merah Putih. Justru, kedua program tersebut dapat menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi jika dirancang berdasarkan kebutuhan dan tata kelola tenaga kerja yang tepat.
Dalam program MBG, misalnya, tenaga sarjana dibutuhkan untuk posisi yang memang memerlukan keahlian, seperti ahli gizi, akuntansi, teknologi informasi, pengendalian mutu, dan analisis data.
Begitu pula dalam Kopdes Merah Putih. Tenaga profesional dapat dilibatkan untuk menyusun model bisnis hingga membuka akses pasar.
“Namun kebutuhan tenaga kerja tersebut harus ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja, bukan berdasarkan jumlah sarjana yang tersedia,” tegasnya.
Ateng mengingatkan, jangan sampai program sosial dan ekonomi desa justru berubah menjadi tempat penampungan tenaga kerja berpendidikan tinggi tanpa mempertimbangkan kompetensinya.
“Jangan sampai program sosial dan ekonomi desa berubah menjadi parkir massal sarjana,” tandasnya.
Menurutnya, penempatan lulusan perguruan tinggi pada pekerjaan yang jauh di bawah kualifikasinya dapat menciptakan vertical mismatch. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menekan produktivitas, tingkat pendapatan, perkembangan karier, serta kualitas pemanfaatan sumber daya manusia.
Karena itu, Ateng meminta pemerintah tidak hanya melihat pasar kerja domestik, tetapi juga peluang di tingkat global. Sejumlah negara maju saat ini menghadapi persoalan penuaan penduduk dan kekurangan tenaga kerja pada bidang tertentu.
Kondisi tersebut, kata dia, dapat dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) profesional.
“Strategi tersebut dapat dilakukan melalui skema antarpemerintah atau G to G, maupun skema pekerja berketerampilan khusus seperti Specified Skilled Worker atau SSW di Jepang,” jelasnya.
Ia menilai penempatan PMI profesional dapat menjadi bagian dari strategi brain circulation, sehingga pekerja Indonesia tidak hanya memperoleh penghasilan, tetapi juga pengalaman, keahlian, dan nilai tambah yang nantinya dapat dibawa kembali untuk memperkuat perekonomian nasional.
Meski demikian, Ateng menegaskan strategi tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pengganti kewajiban pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas di dalam negeri.
Pemerintah juga harus membangun sistem perlindungan PMI profesional dari hulu hingga hilir. Diplomasi ketenagakerjaan, lanjut dia, perlu diarahkan untuk memperluas pengakuan kompetensi dan membuka kuota tenaga kerja Indonesia pada pekerjaan dengan nilai tambah lebih tinggi.
Ateng kemudian mengusulkan lima koreksi kebijakan kepada pemerintah.
Pertama, pemerintah perlu membangun strategi pekerjaan sarjana lintas kementerian dengan memetakan kebutuhan tenaga kerja. Kedua, formasi PPPK dalam program MBG harus dibatasi pada kebutuhan negara yang terukur serta berbasis analisis jabatan dan beban kerja.
Ketiga, Kopdes Merah Putih harus tetap menjadi badan usaha milik anggota dan tidak berubah menjadi instrumen penempatan tenaga kerja secara administratif.
Keempat, pemerintah perlu meluncurkan jalur nasional PMI profesional dengan target negara dan sektor yang jelas. Kelima, pemerintah harus menyiapkan program brain circulation.
Selain itu, pembiayaan bagi calon PMI juga perlu diperkuat agar biaya keberangkatan tidak menjadi hambatan. Skema pembiayaan yang terjangkau diperlukan untuk mencegah calon pekerja terjerat pinjaman informal maupun biaya penempatan yang tidak wajar.
“Keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah orang yang berhasil ditempatkan, tetapi kualitas pekerjaan serta kemampuan tenaga kerja memperoleh pengalaman dan nilai tambah yang dapat memperkuat perekonomian nasional,” katanya.
Ateng menegaskan bonus demografi Indonesia harus dikelola dengan kebijakan yang mampu menjadikan lulusan perguruan tinggi sebagai kekuatan produktif, bukan sekadar angka dalam statistik ketenagakerjaan.
“Bonus demografi tidak boleh diselesaikan dengan membesarkan birokrasi atau memarkir talenta. Kita harus berani menjadikan sarjana pemain di industri nasional dan pasar kerja, dengan tetap menjamin keselamatan, perlindungan, dan masa depan mereka,” pungkasnya.