Rabu, 05/08/2026 16:46 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Mawardi Nur sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/8).
Usai dilantik, Mawardi menyampaikan rasa syukur sekaligus mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin BPMA.
“Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Saya siap membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor hulu migas demi kemajuan Aceh,” kata Mawardi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.
ESDM: Pemerintah Target Penerapan BBM Campuran Etanol Mulai 2027
Menteri Bahli Sebut Proyek Abadi Masela Berpotensi Sumbang PDB Rp2.465 T
ESDM Jamin B50 Cocok untuk Kendaraan Asia Maupun Eropa
Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala BPMA, Mawardi menetapkan tiga agenda prioritas. Pertama, meningkatkan lifting minyak dan gas bumi serta memastikan efisiensi biaya guna mengoptimalkan penerimaan negara dan daerah.
Kedua, mempercepat pengembangan ekosistem sumur tua dan sumur masyarakat sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 sehingga dapat menjadi tambahan produksi migas Aceh.
Ketiga, memperluas keterlibatan kontraktor lokal serta sumber daya manusia (SDM) Aceh dalam seluruh aktivitas hulu migas agar manfaat industri tersebut semakin dirasakan masyarakat.
Sebelum dipercaya memimpin BPMA, Mawardi menjabat sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda. Selama masa kepemimpinannya, PEMA melakukan transformasi tata kelola perusahaan dan diversifikasi usaha ke sejumlah sektor, mulai dari perdagangan kopi Aceh, pabrik baja ringan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, hingga sektor perikanan.
Transformasi tersebut dinilai mampu memperkuat kinerja perusahaan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Aceh.
Mawardi menegaskan, pengembangan industri migas di Aceh tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan industri migas tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh melalui investasi, pemberdayaan pelaku usaha lokal, dan peningkatan kualitas SDM,” ujarnya.