Rabu, 22/07/2026 16:15 WIB
Beirut, Jurnas.com - Hizbullah membuka front baru dalam konfrontasinya dengan pemerintah Lebanon. Wakil Ketua Dewan Politik Hizbullah, Mahmoud Qamati, mengancam akan menutup Bandara Internasional Rafik Hariri Beirut jika pelarangan atas pesawat-pesawat Iran terus berlanjut.
Pernyataan Qamati muncul ketika Hizbullah meningkatkan kritiknya terhadap kebijakan pemerintah, khususnya komitmennya terhadap perjanjian kerangka kerja dan negosiasi tidak langsung dengan Israel, sembari menolak upaya apapun untuk memisahkan alur kebijakan Lebanon dari Iran.
Dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Al-Manar milik Hizbullah yang dikutip Arab News pada Rabu (227), Qamati mengatakan bahwa penerbitan visa bagi warga negara dan diplomat Iran hampir terhenti total. Pesawat-pesawat Iran juga masih dilarang mendarat di bandara Beirut.
Qamati menekankan bahwa Hizbullah sejauh ini telah menunjukkan kesabaran dalam mencari solusi, namun akan mengandalkan banyak metode damai jika situasi ini terus berlanjut.
Menlu se-ASEAN Prihatin Konflik Timur Tengah Terus Berlanjut
AS dan Iran Saling Serang, Kapal Tanker Kena Rudal di Pantai Oman
Dua Kapal Tanker Meledak di Selat Hormuz pasca Tabrak Ranjau Laut
"Jika demikian, tidak akan ada pesawat yang mendarat di Beirut, dan tidak ada duta besar yang akan tersisa di Lebanon," ujar Qamati.
Dia juga mendesak Direktorat Jenderal Keamanan Umum Lebanon untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan menggambarkan perilaku pihak berwenang sebagai hal yang tidak dapat diterima.
Diketahui, Hizbullah secara berulang kali menolak upaya pemerintah untuk memisahkan pengambilan keputusan Lebanon dari pertimbangan regional.
Kelompok tersebut menentang perjanjian kerangka kerja dan negosiasi negara dengan Israel, serta pendekatan apapun yang menempatkan berkas keputusan Lebanon sepenuhnya di tangan negara dan mengurangi pengaruh Iran di Lebanon.
Sementara itu, sejumlah sumber di Kementerian Luar Negeri Lebanon mengatakan bahwa pernyataan Qamati tidak akan mengubah keputusan yang telah diambil oleh pemerintah. Pihak berwenang akan terus menerapkan langkah-langkah tersebut sebagai keputusan kedaulatan dan keamanan nasional.
Dikatakan, larangan terhadap pesawat Iran diberlakukan setelah adanya ancaman Israel untuk menargetkan bandara Beirut. Persyaratan visa bagi warga negara Iran diberlakukan kembali setelah berbagai insiden menunjukkan adanya kehadiran anggota dan komandan Garda Revolusi Iran di Lebanon, yang memicu pengetatan prosedur masuk atas dasar keamanan.
Pemerintah memutuskan untuk melarang warga negara Iran memasuki Lebanon setelah operasi militer Israel menargetkan sejumlah warga Iran di Beirut, yang kemudian diidentifikasi oleh Teheran sebagai para komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).