Rabu, 08/07/2026 16:38 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna memastikan kesiapan lahan bagi pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Persoalan pertanahan dinilai menjadi salah satu hambatan yang harus segera diselesaikan agar program-program strategis pemerintah dapat berjalan sesuai target.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan hal tersebut saat memimpin kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (8/7). Menurutnya, sejumlah program prioritas di Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan, namun masih menghadapi kendala terkait penyediaan lahan.
“Menurut laporan Pak Gubernur, program-program Astacita sudah berjalan walaupun sebagian masih dalam progres. Beberapa bottleneck yang kami temukan, misalnya soal lahan dan tanah. Jangan sampai dana APBN sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya terkendala karena persoalan perizinan maupun regulasi,” kata Rifqinizamy dalam keterangan resminya.
Pemerintah Diminta Evaluasi UKT, KIP Kuliah hingga Kesejahteraan Dosen
Anggota DPR: Perubahan Nama Provinsi Harus Lewat Revisi UU
Dukung Perpres Pertahanan, Komisi I: Ancaman Nonmiliter Harus Diwaspadai
Ia menjelaskan, kunjungan kerja Komisi II DPR ke daerah bertujuan mengidentifikasi sekaligus mendorong penyelesaian berbagai hambatan implementasi program nasional melalui koordinasi lintas sektor.
Rifqinizamy juga meminta Kementerian Dalam Negeri mengambil peran lebih aktif dalam menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan program-program strategis nasional.
Menurut dia, sinergi tersebut penting agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Misalnya, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional akan dipertemukan dengan gubernur, bupati, dan wali kota agar daerah tidak merasa tidak dilibatkan dalam program-program strategis nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memaparkan perkembangan sejumlah program prioritas nasional di wilayahnya.
Ia menyebut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 594 ribu penerima manfaat atau 87,47 persen dari target sebanyak 679 ribu penerima.
Untuk Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Ansar menjelaskan sebanyak 51 lokasi telah selesai dibangun, 180 lokasi masih dalam proses pembangunan, 271 lokasi telah memiliki kesiapan lahan, sedangkan 136 lokasi lainnya masih dalam tahap penyediaan lahan.
Selain itu, Kepri saat ini memiliki tiga Sekolah Rakyat rintisan yang berada di Tanjungpinang, Anambas, dan Natuna dengan total 201 siswa. Namun, pembangunan fisik sekolah masih terkendala proses lelang yang beberapa kali gagal akibat tingginya biaya satuan material bangunan di wilayah kepulauan.
Di sektor kelautan, pemerintah daerah telah memiliki empat Kampung Nelayan Merah Putih, masing-masing tiga di Batam dan satu di Natuna. Pemerintah Provinsi Kepri juga telah mengusulkan 124 calon lokasi pembangunan kampung nelayan berikutnya, meski sebagian besar masih berada pada tahap survei kesiapan lahan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menekankan pentingnya mitigasi konflik pertanahan sebelum pembangunan dilaksanakan.
“Masih ada beberapa kekurangan sehingga terjadi potensi sengketa lahan atau perkara pertanahan, kami berusaha menyelesaikan ini dengan baik,” ujar Ossy.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan meninjau pelayanan pengelolaan areal penggunaan lain di Badan Pengusahaan Batam sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pertanahan di kawasan tersebut.
Menutup kunjungan kerja, Rifqinizamy berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh instansi terkait dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan sehingga pelaksanaan program prioritas nasional dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.