Selasa, 07/07/2026 16:01 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mendesak adanya penjelasan menyeluruh terkait dugaan rekayasa laporan keuangan di PT Pos Indonesia. Untuk mendalami persoalan tersebut, Komisi VI berencana memanggil Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) guna memperoleh penjelasan mengenai dugaan praktik kecurangan (fraud) serta kondisi tata kelola perusahaan.
Menurut dia, Komisi VI belum dapat menarik kesimpulan terkait substansi persoalan karena masih menunggu penjelasan resmi dari Danantara mengenai dugaan rekayasa laporan keuangan maupun potensi kerugian yang terjadi di PT Pos Indonesia.
“Kita tentu akan memanggil Danantara yang mengungkap dugaan laporan keuangan atau adanya dugaan kerugian yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen PT Pos Indonesia. Kita kan belum tahu sebetulnya ini terjadi di dalam masa kapan, apa kejadiannya, apa kasusnya, seperti apa spesifiknya. Maka kita akan memanggil dulu dari pihak Danantara untuk menjelaskan kepada kami,” kata Darmadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).
Banggar DPR Optimistis DSI Perkuat Penerimaan Pajak dari Komoditas
Komisi XI DPR Dorong Perpanjangan Tenor Dana SAL di Himbara
Banggar Minta Pemerintah Jaga Disiplin Fiskal di Tengah Pelebaran Defisit
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menilai persoalan yang membelit PT Pos Indonesia bukanlah hal baru. Menurut dia, berbagai persoalan yang terjadi selama ini merupakan akumulasi masalah yang belum terselesaikan.
“PT Pos Indonesia itu sendiri kan bermasalahnya cukup banyak dari dulu sampai sekarang. Saya pikir sudah berlarut-larut ya, akumulasi masalah yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Mungkin saja itu kasus-kasus lama atau bisa saja kasus-kasus baru,” ujarnya.
Selain mendalami dugaan rekayasa laporan keuangan, Komisi VI juga akan meminta penjelasan terkait pengunduran diri Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, yang terjadi hanya sekitar tiga bulan setelah menjabat.
Darmadi mengapresiasi langkah Danantara yang mengungkap persoalan tersebut kepada publik. Namun, ia menilai alasan di balik mundurnya direktur utama perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.
“Kita apresiasi Danantara yang sudah mengungkap kepada publik apa yang terjadi. Setelah itu dirutnya mundur. Nah kita harus jelas juga dirutnya mundur karena faktor apa. Tekanan kerja atau dia terlibat atau karena faktor-faktor lain. Karena dia kan baru tiga bulan, tiga bulan tiba-tiba dia mundur tentu ada sesuatu. Jarang dirut BUMN itu mundur,” ujarnya.
Menurut Darmadi, penjelasan tersebut penting untuk memastikan apakah pengunduran diri itu berkaitan dengan proses pembenahan perusahaan atau dipicu faktor lainnya.
Di sisi lain, Politikus PDIP ini menilai kinerja PT Pos Indonesia selama ini belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Ia menilai perusahaan masih bergantung pada penugasan pemerintah dan belum berhasil memperkuat fundamental bisnisnya.
“Kita melihat juga bahwa kinerjanya dari dulu sampai sekarang kurang bagus. Sangat tergantung pada penugasan proyek pemerintah dan sebagainya. Tidak ada upaya perbaikan selama ini,” katanya.
Ia menegaskan pembenahan tata kelola perusahaan menjadi syarat utama apabila PT Pos Indonesia akan menjadi bagian penting dalam pembentukan BUMN logistik. Menurutnya, rencana konsolidasi perusahaan logistik milik negara tidak akan efektif apabila persoalan internal PT Pos Indonesia belum diselesaikan.
“Kalau PT Pos Indonesia sendiri tidak disehatkan, kemudian masalah good governance-nya tidak diselesaikan, bagaimana dia bisa membangun BUMN logistik ke depan dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan logistik? Nanti yang ada adalah menyatukan permasalahan, bukan menyatukan BUMN logistiknya. Ini kan masalah besar,” tegas Darmadi.
Sebelumnya, Danantara mengungkap adanya dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud di PT Pos Indonesia yang diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun. Temuan tersebut muncul dalam proses asesmen terhadap perusahaan dan saat ini masih ditindaklanjuti melalui audit investigatif bersama aparat penegak hukum.
Keyword : Warta DPR Komisi VI Darmadi Durianto PT Pos Indonesia rekayasa laporan keuangan Politikus PDIP