Selasa, 16/06/2026 11:26 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran yang layak bagi Komnas Perempuan. Legislator itu menilai negara tidak boleh memberikan tugas yang besar, namun memberikan anggaran yang sangat minim.
Rieke mengungkapkan, tantangan yang dihadapi Komnas Perempuan saat ini semakin berat karena laporan kekerasan dari masyarakat terus menumpuk. Sepanjang tahun 2025 lalu terdapat 4.597 pengaduan, dan tren ini terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2026.
“Hingga 25 Mei 2026 telah diterima 1.548 pengaduan. Beban kerja meningkat, tetapi kapasitas kelembagaan tidak bertambah. Persoalannya bukan serapan, tetapi keterbatasan anggaran bagi Komnas Perempuan,” kata Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Bahas Revisi UU Kehutanan, Baleg DPR Minta Libatkan ATR/BPN
Legislator Usul Skema Penjaminan Khusus bagi Pelaku Ekonomi Kreatif
DPR Minta BSN Perluas Sertifikasi SNI Gratis Bagi UMKM
Rieke menyayangkan anggaran Komnas Perempuan tahun 2027 yang diberikan pemerintah hanya Rp39,31 miliar, padahal kebutuhan utamanya mencapai Rp54,21 milar. Ada kekurangan sebesar Rp14,9 miliar yang berdampak langsung pada layanan pengaduan masyarakat.
“Negara tidak boleh memberi mandat nasional kepada Komnas Perempuan, tetapi hanya menyediakan anggaran untuk bertahan hidup,” kritik Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Oleh karena itu, Rieke meminta Kementerian Keuangan menghentikan pola pemotongan anggaran secara merata tanpa melihat beban kerja riil di lapangan. Ketika angka kekerasan sedang tinggi, perlindungan untuk korban harus diperkuat.
“Ketika pengaduan kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, yang dibutuhkan bukan pengurangan kapasitas, melainkan penguatan perlindungan,” pungkasnya.