Kamis, 14/05/2026 19:15 WIB
Washington, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, menilai kepemimpinan Kuba harus berubah di tengah krisis ekonomi dan energi hebat yang melanda negara komunis tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Rubio saat mendampingi Presiden Donald Trump dalam perjalanan menuju China pada Rabu (13/5) kemarin. Washington secara resmi memperbarui tawaran bantuan sebesar $100 juta (sekitar Rp1,7 triliun), dengan syarat pemerintah Kuba bersedia bekerja sama dan mengizinkan bantuan masuk tanpa hambatan dari rezim.
Kuba saat ini sedang mengalami gejolak ekonomi yang sangat parah, ditandai dengan pemadaman listrik massal yang membuat 65 persen wilayah negara tersebut gelap gulita pada Selasa lalu.
Sementara para pemimpin Kuba menuding sanksi AS sebagai penyebab utama, Rubio yang merupakan politisi keturunan Kuba-Amerika justru menyalahkan sistem pemerintahan warisan Fidel Castro dan korupsi di tubuh militer sebagai akar masalah.
"Ini adalah ekonomi yang rusak, tidak berfungsi, dan mustahil untuk diubah. Saya berharap situasinya berbeda, tapi saya tidak yakin lintasan Kuba bisa berubah selama orang-orang ini masih memimpin rezim tersebut," ujar Rubio kepada Fox News, sebagaimana dikutip dari AFP pada Kamis (14/5).
Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa paket bantuan senilai $100 juta tersebut mencakup bantuan kemanusiaan langsung serta pendanaan untuk akses internet cepat dan bebas. Langkah terakhir ini diduga bertujuan untuk membantu kelompok pembangkang di Kuba yang selama ini akses medianya dibatasi oleh negara.
Namun, Havana melalui Menteri Luar Negeri Bruno Rodriguez membantah telah menolak tawaran tersebut dan justru menyebut klaim Rubio sebagai kebohongan. Rodriguez menduga bantuan itu hanya tipu muslihat untuk membatasi kemerdekaan Kuba dan mendesak AS untuk mencabut blokade bahan bakar.
Situasi di Kuba kian memanas setelah pasokan bahan bakar mereka merosot drastis sejak tergulingnya pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, pada Januari lalu oleh pasukan AS.
Venezuela sebelumnya merupakan pemasok utama sekitar setengah kebutuhan bahan bakar Kuba. Sejak jatuhnya Maduro, dilaporkan hanya satu kapal tanker minyak dari Rusia yang berhasil mencapai pulau tersebut.
Kondisi ini memicu aksi protes langka di berbagai lingkungan di Havana, seperti San Miguel del Padron dan Playa. Warga turun ke jalan memukul panci dan menuntut listrik segera dinyalakan.
Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, mengakui ketegangan yang terjadi namun tetap menyalahkan blokade energi yang dilakukan Amerika Serikat sebagai penyebab tunggal penderitaan rakyatnya.